kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.574.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.913   -79,00   -0,44%
  • IDX 6.037   27,39   0,46%
  • KOMPAS100 777   3,53   0,46%
  • LQ45 595   3,08   0,52%
  • ISSI 210   1,46   0,70%
  • IDX30 331   2,54   0,77%
  • IDXHIDIV20 423   3,72   0,89%
  • IDX80 89   0,46   0,52%
  • IDXV30 115   0,93   0,82%
  • IDXQ30 108   0,61   0,57%

Ahok: Akar permasalahan di Jakarta itu korupsi


Kamis, 30 Oktober 2014 / 13:24 WIB
ILUSTRASI. Yuk simak cara bikin m-banking BCA supaya bayar tiket konser Coldplay lebih cepat pakai virtual account BCA


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan permasalahan utama Jakarta bukanlah banjir maupun kemacetan, melainkan korupsi.

Hal ini disampaikan Basuki saat memberikan kata sambutannya dalam seminar sehari bertema "Solusi Mengatasi Banjir di Jakarta" di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, korupsi yang telah mengakar di Pemprov DKI menyebabkan ibu kota sulit lepas dari masalah banjir dan macet. Terlebih, lanjut dia, DKI memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

"Jadi kami sangat yakin akar persoalan banjir, macet di Jakarta, dan semua pelayanan itu cuma satu akar masalahnya, yaitu korupsi.‎ Enggak ada akar masalah lain," kata Ahok.

Kini menjadi tugas Ahok untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan anggaran yang telah mengakar. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi program utamanya untuk membangun sebuah Jakarta Baru.

Ia meyakini, apabila Pemprov DKI mampu menekan potensi korupsi pada pejabatnya, maka permasalahan ibu kota segera selesai.

‎"Jakarta ini orang pintarnya banyak, uangnya banyak, semuanya ada. Hanya satu akar masalah untuk mengatasi banjir, kemiskinan, kemacetan di Jakarta, ya bereskan korupsi. Kalau kepalanya lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus," kata Ahok.

Salah satu cara untuk meminimalkan korupsi di tubuh Pemprov DKI dengan mewajibkan para pejabat eselon untuk melaporkan harta kekayaan ke LHKPN KPK. Mulai dari pejabat eselon IV (Lurah, Kasubbag) hingga pejabat eselon I (Sekda dan Deputi Gubernur). (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×