Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
Cairan tersebut dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Banyaknya ragam bahan yang ada pada rokok elektrik membuat produk ini rentan untuk disalahgunakan.
Dengan adanya regulasi, Arde menambahkan, produk tembakau alternatif dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok.
“Segala upaya masih dibutuhkan untuk mengurangi dampak buruk dari rokok di negara ini. Kalau memang produk tembakau alternatif dapat menjadi salah satu jalan untuk para perokok aktif itu berhenti merokok dan dapat berkurang juga dampak negatifnya, saya rasa menjadi penting untuk dilakukan,” jelasnya.
Baca Juga: Asosiasi apresiasi cukai HPTL tidak berubah, berikut penjelasannya
Saat ini, pemerintah sudah mengatur produk tembakau alternatif melalui penetapan tarif cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Lainnya (HPTL) sebesar 57 persen. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, yang sudah efektif diterapkan per Oktober 2018.
Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) dan Pengamat Hukum, Ariyo Bimmo, menyatakan penerapan tarif cukai merupakan pengakuan pemerintah terhadap industri produk tembakau alternatif. Dengan begitu, produk ini legal untuk dipasarkan kepada konsumen.
"Pemerintah sudah memfasilitasi kehadiran produk tembakau alternatif ini dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah diharapkan secara konsisten mengawal penerapan dari kebijakan tersebut dan mengeluarkan regulasi lebih lanjut tentang HPTL yang sesuai dengan profil produknya yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan rokok," ujarnya.
Baca Juga: Tiba-tiba, rokok elektrik bakal dilarang, kenapa?
Ariyo melanjutkan, perkembangan dari industri baru ini harus terus diperhatikan. Bentuk dari perhatian ini sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah, sebab pengaturan HPTL baik tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) minimal tidak diubah pada PMK 152/PMK.010/2019.
Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa industri produk tembakau alternatif yang masih sangat baru ini masih kecil dan pertumbuhannya masih relatif stagnan. "Keputusan pemerintah ini layak diapresiasi. Ini menandakan pemerintah tidak asal dalam mengambil kebijakan, dan mengedepankan bukti serta kajian,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
