Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah pusat mengaku kecewa dengan pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasalnya, di tengah bencana letusan Gunung Sinabung terungkap Kabupaten Karo belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal, sejak 2010 lalu, Gunung Sinabung sudah mulai erupsi.
Kekecewaan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di Jakarta, Selasa (26/11). Untuk itu, Agung meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menegur Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti.
"Nanti akan ditegur supaya dipaksakan ada BPBD agar ada pertanggungjawaban operasional di lapangan atau administrasi keuangan," tutur Agung di Kantor Presiden, Selasa (26/11).
Agung bilang, Bupati Kena seharusnya sudah membentuk BPBD karena erupsi Sinabung sudah terjadi sejak tahun 2010. Berdasarkan aturan yang berlaku, pemerintah pusat seharusnya tidak bisa mengucurkan dana bantuan bila belum ada BPBD.
Namun pemerintah akhirnya tetap mengucurkan dana untuk membantu para pengungsi dengan pertangungjawaban keuangan langsung kepada bupati dan Komandan Kodim setempat.
"Karena BPBD belum ada, terpaksa kami harus ada diskresi untuk bisa jalankan tanpa ada BPBD, tapi ada yang bertanggungajwab. Jadi bupatinya langsung dan juga pelaksana oleh komandan kodim," ujar Agung.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu bilang, bila pemda peduli pada warganya, maka sudah seharusnya memiliki BPBD, sebab daerah itu rawan bencana. Selain itu, Agung berharap agar bupati Karo Kena lebih aktif menangani bencana di wilayahnya sehingga penderitaan warga bisa berkurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
