kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.093.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.419   9,00   0,05%
  • IDX 7.916   61,94   0,79%
  • KOMPAS100 1.110   9,04   0,82%
  • LQ45 809   4,63   0,58%
  • ISSI 270   2,48   0,93%
  • IDX30 420   2,64   0,63%
  • IDXHIDIV20 487   2,85   0,59%
  • IDX80 122   0,85   0,70%
  • IDXV30 134   0,47   0,36%
  • IDXQ30 136   1,08   0,80%

Ada peserta Kartu Prakerja yang kudu kembalikan dana, jika tak mau digugat


Senin, 13 Juli 2020 / 09:22 WIB
Ada peserta Kartu Prakerja yang kudu kembalikan dana, jika tak mau digugat
ILUSTRASI. Peserta Kartu Prakerja ini kudu kembalikan dana, jika tak mau digugat FOTO: Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Program Kartu Prakerja. Perubahan itu teruang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang Jokowi teken 7 Juli lalu.

Pasal 31C ayat (1) Perpres No. 76/2020 menyebutkan, penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan namun telah menerima bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif wajib mengembalikan bantuan itu kepada negara.

Jika penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif sebagaimana dalam jangka waktu paling lama 60 hari, manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima.

Baca Juga: Sah, Jokowi perbaiki program Kartu Prakerja, ini isi Perpres revisinya

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang bisa digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 31D Perpres No. 76/2020 seperti dikutip dari jdih.setkab.go.id.

Pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan, penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Pelatihan itu meliputi: pembekalan, peningkatan, dan alih kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan.

"Pelatihan tersebut dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring," sebut Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 76/2020.

Baca Juga: ICW laporkan dugaan maladministrasi program prakerja ke Ombudsman

Penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja adalah lembaga pelatihan miliki swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau pemerintah.




TERBARU

[X]
×