kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.794   1,00   0,01%
  • IDX 7.469   -10,06   -0,13%
  • KOMPAS100 1.154   -0,36   -0,03%
  • LQ45 914   0,76   0,08%
  • ISSI 226   -0,75   -0,33%
  • IDX30 472   1,31   0,28%
  • IDXHIDIV20 570   2,59   0,46%
  • IDX80 132   0,18   0,14%
  • IDXV30 140   0,94   0,68%
  • IDXQ30 158   0,51   0,33%

Ada pandemi corona, belanja bansos kementerian dan lembaga melonjak


Senin, 20 Juli 2020 / 23:05 WIB
Ada pandemi corona, belanja bansos kementerian dan lembaga melonjak


Reporter: Venny Suryanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, satu-satunya pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencatatkan pertumbuhan tinggi adalah belanja bantuan sosial (bansos) dengan pertumbuhan mencapai 41,0% per semester 1-2020. 

Secara nominal, sampai dengan Juni 2020, pemerintah telah membelanjakan pos belanja non-K/L sebesar Rp 318,1 triliun atau 27,9% dari pagu APBN 2020 di Perpres 72/2020 senilai Rp 1.138,9 triliun.

Baca Juga: Indonesia terancam masuk zona resesi? Ini kata ekonom IKS

“Realisasi belanja bansos K/L kita tumbuh signifikan mencapai 41,0% untuk mendukung kebijakan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Covid-19,” kata Kementerian Keuangan, Sri Mulyani dalam live conference, Senin (20/7).  

Menkeu menjelaskan, peningkatan realisasi bansos dipengaruhi oleh salah satu faktor peningkatan realisasi kementerian dan lembaga. Menkeu menyebut ada dua K/L yang mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan yakni Kementerian Sosial untuk program kartu sembako yang ditambahkan mencapai Rp 20,5 triliun di tahun 2020 atau mengalami kenaikan 130,3%. Sedangkan di tahun 2019 hanya sekitar Rp 8,9 triliun. 

Adapun untuk Bansos Sembako dan Bansos Tunai yang ditambahkan mencapai Rp 17,0 triliun di tahun 2020. “Kementerian Sosial yang menjadi ujung tombak saat ini mengalami pertambahan anggaran yang luar biasa,” ujar Menkeu dalam paparannya. 

Baca Juga: Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digital

Kemudian Kementerian Kesehatan dari sisi belanja untuk pencairan PBI JKN di tahun 2020 juga ditambahkan menjadi Rp 28,3 triliun per semester 1-2020 dari sebelumnya hanya Rp 24,3 triliun di tahun 2019. “Ini juga menjadi salah satu penyebab atau faktor kenaikan dari sisi belanja,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×