Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pengusaha turut merasakan dampak dari gejolak politik antara oposisi dan pemerintah.
Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, sejatinya ia tak begitu ambil pusing soal gejolak politik antara oposisi dan pemerintah. Asalkan, situasi tetap kondusif sehingga para pelaku usaha tetap mendapat kepastian hukum juga kenyamanan dalam berbisnis.
"Selama itu terpenuhi, bisnis akan berjalan dengan baik. Utamanya di industri sawit, selagi masih bisa menyerap tenaga kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan tetap dapat menyumbangkan devisa bagi negara," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (16/2).
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Andhi Lukman. Ia mengatakan bahwa pengusaha menghendaki kondusivitas di tengah gejolak politik.
Baca Juga: Menakar Imbas Resesi Jepang Bagi Ekonomi Indonesia
Oposisi, kata dia, memang selalu ada. Namun, Andhi mengatakan bahwa pengusaha berharap agar partai yang berkuasa tetap bisa menjaga hubungan baik dengan oposisi.
Sekaligus, lanjut Andhi, baik oposisi maupun pemerintah bisa selalu mencari solusi untuk kebaikan Indonesia.
"Bila kondusif, tentu investor akan terus masuk menggali potensi Indonesia yang besar. Berdasarkan pengalaman, Indonesia pasti bisa menjalankan dengan baik (antara oposisi dan pemerintah)," jelasnya.
Sektretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, ini bukan pertama kali Indonesia mengalami gejolak politik, dan sebelum-sebelumnya pun bisa terlewati dengan baik.
Baca Juga: Tunggu Hasil Pemilu, Hippindo Siap Lanjutkan Ekspansi Bisnis
Maulana optimistis bahwa iklim politik yang bergejolak tidak akan mengganggu pengusaha. Malahan, oposisi justru bisa menjadi check and balance.
"Fungsi oposisi itu harusnya mengawasi dan menilai apakah kebijakan yang diambil itu punya manfaat untuk masyarakat atau tidak," kata Maulana.
Ia berharap kondisi politik di Indonesia tak lagi memanas. Sebab, pemilu telah usai dan sudah saatnya untuk kembali membenahi regulasi, utamanya di sektor pariwisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
