Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, di tahun politik penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap digunakan sebagai salah satu bentuk manipulasi dari pemerintah saat ini untuk berbagai hal.
Termasuk di dalamnya menguntungkan incumben yang akan mencalonkan kembali, ataupun diperuntukkan agar masyarakat puas dalam kinerja pemerintahan saat ini dan berdampak terhadap keterlibatan mereka dalam mengikuti tahun politik ataupun pemilihan umum nantinya.
Meski demikian, Yusuf berharap penyaluran bantuan sosial tetap di jalankan meskipun tahun politik tengah berlangsung. Namun yang perlu ditingkatkan adalah proses pengawasan penyaluran bantuan sosial tersebut.
Baca Juga: Ada Usulan Penyaluran Bansos Ditunda, Jubir TKN: Kasihan Rakyat Kecil
"Apa yang menjadi kekhawatiran dari salah satu paslon menurut saya cukup valid dan oleh karena itu perlu ditingkatkan pengawasan terutama dari lembaga pengawasan resmi seperti badan pengawasan pemilu," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (3/1).
Menurutnya, Bawaslu perlu melakukan kerjasama terutama dalam melakukan pengawasan ke level yang lebih rendah di pemerintah daerah. Misalnya dalam memastikan bahwa penyaluran bansos tidak disalahgunakan untuk aktivitas politik tertentu dan menguntungkan paslon tertentu.
Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi terkait bansos. Hal tersebut, untuk menyeimbangkan informasi yang saat ini tengah berlangsung.
"Artinya, sosialisasi mengenai bansos akan terus dilanjutkan siapapun yang akan menjadi presiden nantinya dan tidak terafiliasi pada paslon tertentu," imbuhnya.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial selama ini terutama di luar tahun politik, memiliki peran di berbagai hal termasuk dalam membantu daya beli kelompok pendapatan bawah. Bansos juga membantu pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan.
Bansos yang sifatnya tematik untuk kondisi tertentu seperti misalnya mitigasi dampak dari kondisi perubahan cuaca El Nino yang terjadi di akhir tahun 2023 yang lalu.
Di sisi yang lain dalam jangka panjang program seperti keluarga harapan telah terbukti secara empiris dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang menerima program tersebut.
"Jadi secara singkat kita bisa paham bahwa sosial memang memiliki pengaruh yang positif terhadap beberapa aspek sosial ekonomi," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Ujang mengatakan kepentingan bansos harus dilihat dari sisi masyarakat. Dimana saat ini masyarakat masih membutuhkan adanya bantuan dari pemerintah.
Maka bansos meski di tahun politik harus tetap berjalan untuk membatu daya beli masyarakat. Ia menjelaskan bansos sudah umum dilakukan setiap tahun oleh pemerintah bahkan di tahun-tahun politik sebelumnya. Maka yang terpenting ialah bagaimana pengawasan penyaluran bansos agar tepat sasaran dan tak dipolitisasi.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras 2024, Diberikan untuk 22 Juta KPM
"Jadi karena beda koalisi capres-cawapres karena kubu lain menganggap bansos merugikan pihaknya jadi ditunda. Biar aja bansos jalan. Masyarakat butuh dibantu perutnya sedang lapar. Tapi bansos harus tepat sasaran jangan dikorupsi. Ditunda ngga mungkin setiap rezim juga melakukan bansos," kata Ujang.
Menurutnya, wajar jika ada kekhawatiran bansos yang disalurkan saat tahun politik dipolitisasi. Maka kembali penting adanya pengawasan bersama dari semua pihak dalam penyaluran bansos.
"Biar masyarakat yang tentukan siapa yang dipilih saat pemilu. Bicara rawan (dipolitisasi) memang iya, tapi awasi saja agar tidak ada penyimpangan dan politisasi.
Rakyat intinya harus dibantu, rakyat pilih siapa ya itu serahkan kepada masyarakat. Kenapa harus takut dengan bansos?," kata Ujang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
