Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perpajakan nasional sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, dan tren proteksionisme global yang berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggito saat menghadiri 16th Asia Pacific Tax Forum yang digelar di Jakarta pada Rabu (16/7).
Menghadapi dinamika tersebut, Anggito menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan lima strategi utama memperkuat sistem perpajakan nasional.
Pertama, Kementerian Keuangan melakukan joint program pertukaran data lintas institusi, baik itu di internal Kemenkeu antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, maupun dengan kementerian lainnya terkait dengan ekonomi dan investasi.
“Kami baru memulai tahun ini dan kami ingin memperluasnya. Saya pikir kita punya ide untuk mengintegrasikan semua informasi bersama-sama sehingga dapat melihat di mana letak transaksi untuk memberikan kebijakan pajak yang adil dan transparan,” kata Anggito dalam keterangannya, Kamis (17/7).
Baca Juga: Juli 2025 Masih Ada Pemutihan Pajak Mobil Motor Di Jabar, Iuran SWDKLLJ Juga Didiskon
Kedua adalah melakukan penguatan pengawasan transaksi digital, baik domestik maupun luar negeri.
Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung hilirisasi industri serta tujuan kesehatan dan lingkungan.
Menurutnya, dengan deglobalisasi dan proteksionisme, masing-masing negara harus memiliki perlindungan yang baik.
"Itulah sebabnya kami memperkenalkan banyak solusi perdagangan dan hilirisasi industri. Jadi, kita dapat menggunakan berbagai jenis instrumen pajak, bea dan cukai untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi,” tutur Anggito.
Keempat, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, ia memastikan bahwa pengusaha yang memiliki bisnis dan mengekstraksi sumber daya alam Indonesia harus membayar kembali kepada ekonomi Indonesia.
Dan yang kelima, pengembangan sistem inti terpadu, yaitu Coretax, CEISA, dan SIMBARA, untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan.
“Ini untuk meningkatkan kepatuhan, integrasi data, transparansi, dan memperkuat administrasi perpajakan dan bea cukai,” ungkapnya.
Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Listrik Dinilai bisa Atasi Pelemahan Ekonomi Semester II
Forum pajak tahunan ini mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan dari kawasan Asia-Pasifik.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh pihak dan berharap forum ini menghasilkan solusi konkret dan aplikatif dalam menghadapi tantangan global.
“Saya harap ini akan menjadi diskusi yang bermanfaat untuk menghasilkan solusi konkret yang dapat ditindaklanjuti dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi berbagai tantangan global,” pungkasnya.
Selanjutnya: JLL Kelola Operasional Bali International Hospital di KEK Sanur
Menarik Dibaca: JLL Kelola Operasional Bali International Hospital di KEK Sanur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
