Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BALI. Negara-negara G20 sepakat, mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) menjadi menjadi salah satu hal yang harus dirilis.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo memandang, penerbitan CBDC ini juga makin maraknya digitalisasi dan makin berkembangnya mata uang digital yang dikelola oleh swasta (private sector).
Dody pun menjelaskan, setidaknya ada dua gambaran penerbitan CBDC yang menjadi diskusi negara-negara G20 ini.
“Masalahnya cuma dua, apakah CBDC ini nantinya akan dirilis bank sentral sebagaimana mata uang dalam bentuk cetak, atau dirilis oleh sektor swasta (private),” ujar Dody, seperti dikutip Minggu (12/12).
Baca Juga: Jadi isu hangat di negara-negara G20, ini plus minus penerbitan mata uang digital
Dalam hal ini, memang bank sentral menjelaskan ada dua opsi pendekatan penerbitan CBDC yaitu secara langsung (direct) atau one-tier dan secara tidak langsung (indirect) atau two-tier.
Secara direct, masyarakat baik itu rumah tangga maupun korporasi bisa mendapat token CBDC secara langsung dari bank sentral, masyarakat bisa melakukan penukaran baik dengan uang kertas maupun uang logam maupun bisa dengan mendebet langsung dari rekening bank.
Secara indirect, akan dilakukan lewat dua tahap alias diedarkan lewat perbankan. Ini mirip dengan pengedaran uang kertas maupun logam yang selama ini dilakukan.
Baca Juga: Litedex Protokol sebagai The Bridge of Metaverse Wealth raih dukungan dari Wamendag
“Namun, dari sisi bank sentral sih menginginkan (CBDC) dirilis oleh bank sentral,” tegas Dody.
Lebih lanjut, Dody juga menjelaskan bahwa negara-negara G20 tidak menentukan target kapan penerbitan CBDC, karena memang ini baru dikembangkan oleh masing-masing negara.
Baca Juga: Mata uang digital masih jadi isu hangat dalam G20
Pasalnya, hingga saat ini belum ada standardisasi CBDC yang bisa dihubungkan antar cross-border. Plus, selama ini desain CBDC yang dikeluarkan oleh negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), dan China tentu saja berbeda-beda.
Dengan adanya interlink cross-border, dimungkinkan CBDC ini nantinya bisa lebih mudah dari sisi transaksi antarnegara, lebih cepat, dan juga lebih murah.
“Jadi penting ini. Kalau tidak ada standardisasi, maka akan muncul biaya kalau terjadi transaksi lintas batas,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
