Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk teliti dalam menghitung pasokan beras nasional. Hal tersebut sebagai antisipasi adanya ancaman krisis pangan.
Pasalnya urusan pangan jika terjadi krisis akan merambat ke masalah sosial dan politik. Oleh karena itu Jokowi menegaskan kepada jajarannya untuk hati-hati dalam menghitung ketersediaan pangan, terutama beras.
"Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource cadangan," kata Jokowi dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12).
Baca Juga: Bukan Cuma Beras, Harga Empat Komoditas Pangan Ini Juga Naik Menjelang Nataru
Jika ketersediaan beras tak dihitung dengan teliti maka, apabila cadangan pada titik menipis bisa mengerek harga di lapangan.
"[Jika] Pada suatu titik cadangan kita habis dan dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," imbuhnya.
Jokowi mengingatkan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja atau penuh ketidakpastian. Makanya ia meminta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat harus betul-betul dikalkulasi.
Ia juga menyampaikan agar antar Kementerian dan Lembaga dapat melakukan konsolidasi data, kebijakan hingga konsolidasi penerapan. Artinya Jokowi tegas meminta jajarannya tidak terjebak dalam ego sektoral.
"Dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ujarnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dari arahan Presiden tersebut kini pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk faktualisasi. Ia memastikan ketersediaan beras aman hingga nanti akhir tahun.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Sebut Total Ketersediaan Beras di Bulog Tinggal 514.160 Ton
Namun untuk harga, menurut Syahrul memang terjadi dinamika dan hal tersebut perlu disikapi semua pihak.
"Yang penting kita turun tangan bersama tidak boleh ada ego sektoral. Hanya mengklaim-klaim, perhatikan lapangan. Jadi perintah presiden tadi diperhatikan lapangan faktualisasi data. Jangan cuman di atas kertas. Dan kami akan turun lagi, turun faktualisasi lagi," kata Syahrul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
