Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menungkapkan ada 6.000 izin pengunaan lahan yang tumpang tindih. Dia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit masalah ini.
SBY mengatakan, pemberian izin penggunaan lahan yang tumpang tindih ini karena perilaku pejabat negara yang tidak baik. Dia mengungkapkan, ada pejabat daerah yang memberikan izin menjelang pemilihan kepala daerah.
Karena itu, dia mendesak seluruh pejabat negara untuk menghentikan cara kerja yang tidak baik itu. "Itu laporan yang tidak sedap dan keadaan yang harus kita hentikan," jelas SBY dalam pidatonya saat pelantikan kabinet baru, Rabu (19/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
