Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penduduk Indonesia abai dengan identitas dirinya. Bahkan, warga yang memiliki akta lahir hanya 30% dari jumlah penduduk yang ada.
"Padahal, akta itu penting. Maka, ini program kami sampai akhir 2018 untuk mendata," ujar Tjahjo di DPD RI, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Akta kelahiran menjadi satu syarat untuk pembuatan kartu keluarga (KK). Sementara KK menjadi satu syarat wajib untuk membuat KTP elektronik. Hal inilah yang membuat pendataan penduduk Indonesia terhambat.
Semestinya, kata Tjahjo, 182 juta penduduk Indonesia sudah memiliki KTP. Namun, faktanya, hanya 152 juta yang terdata. Oleh karena itu, diperlukan kartu identitas anak (KIA) sebagai identitas anak di bawah umur 17 tahun.
Dengan adanya KIA, kata Tjahjo, maka akan melatih anak untuk selalu membawa identitas diri. "Karena tidak mungkin KK, akta, dibawa pelajar ke mana-mana. Paling mereka hanya punya kartu pelajar," kata dia.
Formulir KIA sudah diterapkan di negara tetangga, Malaysia. Sejak lahir, sang anak sudah dibekali kartu identitas.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri ingin mencoba menerapkannya di 50 daerah. Itu antara lain di Yogyakarta, Bantul, Bukittinggi, Makassar, dan Solo.
(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
