Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) senilai Rp 41 triliun siap dibangun oleh tiga investor.
Siapa saja ketiga investor tersebut?
Melansir infopublik.id, Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dia menguraikan, saat ini, tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN yang sedang diproses. Bambang meyakini, jumlah tersebut akan terus bertambah.
"Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal 2023 ini," ujar Bambang, Rabu (4/1/2023).
Baca Juga: PP Presisi (PPRE) Dapat Kontrak Baru dari Proyek Pembangunan Dermaga di IKN
Adapun ketiga investor yang menyatakan kesiapannya adalah:
1. PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon)
2. Konsorsium CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN)
3. Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Informasi saja, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), kesehatan (5 LOI), perumahan (8 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) dan teknologi (2 LOI).
Hunian yang akan dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area.
Rinciannya yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.
Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Baca Juga: Waskita Karya (WSKT) Raih Proyek Pengolahan Air Limbah IKN Senilai Rp 639 Miliar
Dijelaskan lebih jauh, total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Melalui skema KPBU dipastikan negara dan investor akan mendapatkan keuntungan yang fair, jadi tidak ada pihak yang dirugikan," jelas Bambang.
Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun, RBN-CCFG sebesar Rp 30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp 8,65 triliun.
Setelah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.
“Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke Pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas Bambang.
Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemmy Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa.
Baca Juga: Pusat Pemerintahan Sudah Pindah ke IKN Sebelum 17 Agustus 2024
”IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia,” tegas Agung.
Wakil Direktur Utama Risjadson Brunsfield Nusantara, Abdulbar M. Mansoer, menambahkan bahwa konsorsium tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah sangat matang dan komprehensif.
”Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara,” kata Abdulbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
