kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

25 Instansi Ini Tidak Akan Ikut Pindah ke IKN Nusantara, Mengapa?


Senin, 14 Maret 2022 / 04:00 WIB
25 Instansi Ini Tidak Akan Ikut Pindah ke IKN Nusantara, Mengapa?


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini sudah mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Tidak hanya itu, sejumlah lembaga akan dipindahkan ke IKN Nusantara berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Dalam perencanaan itu, disusun lima klaster pemindahan kementerian/lembaga ke Kota Nusantara. Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan lima klaster instansi tersebut akan dilakukan secara bertahap selama periode 2024-2034. 

"Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034. Dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastsruktur IKN," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (12/3/2022). 

"Kemudian, pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan tentang kelembagaan pemerintah yakni berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya. 

Baca Juga: Bertolak ke Kaltim, Presiden akan Menuju Titik Nol Kilometer IKN

Daftar 25 lembaga yang tidak pindah IKN Nusantara 

Meski demikian, ada pula 25 lembaga yang tidak dipindahkan ke IKN Nusantara. Berikut ini rinciannya: 

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
2. Badan Standarisari Nasional (BSN) 
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 
5. Parpustakaan Nasional (Perpusnas) 
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

Baca Juga: Pemerintah Mulai Cari Investor untuk Pembangunan IKN



TERBARU

[X]
×