21 Bentuk kekerasan seksual ala Permendikbud Nomor 30 2021, mengapa picu kontroversi?

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Melansir indonesiabaik.id, dalam Permendikbud 30 dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Lantas, apa yang menyebabkan Permendikbud Ristek ini menuai kontroversi?

Melansir Kompas.com, sejumlah pihak menganggap bahwa Permendikbud Ristek 30/2021 melegalkan perzinaan terkait sejumlah frasa "tanpa persetujuan korban".

Menanggapi kontra tersebut, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa secara yuridis, Permendikbud PPKS dirancang untuk mencegah apa yang ingin dicegah, yaitu kekerasan seksual di perguruan tinggi.

"Yang pertama sangat penting dipahami masyarakat, sebelum memfitnah-fitnah saya bahwa ini menghalalkan seks bebas atau zina, itu harus mengerti bahwa dalam semua aturan pemerintah, kita melakukan sesuatu untuk melindungi korban dan (Pemendikbud PPKS) hanya melindungi korban dari satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual," ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin (16/11/2021).