Reporter: Hans Henricus | Editor: Test Test
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, banyak program pemerintah berjalan tak maksimal bahkan tergolong terbengkalai akibat banyaknya pejabat negara yang berurusan dengan hukum.
Menurut hitungan SBY, ada lebih dari 150 pejabat yang diperiksa penegak hukum saat ini. "Kita prihatin masih saja ada kasus-kasus seperti itu," ujar Presiden dalam sambutan pengantar sidang kabinet paripurna tentang reformasi birokrasi, di kantor kepresidenan, Rabu (12/5).
Selain mengkritik pejabat yang tersangkut kasus hukum, SBY juga mengkritik urusan birokrasi. Presiden melihat bahwa urusan perizinan dan urusan lain yang sering berbelit akibat pelayanan publik belum berjalan baik membuat dunia usaha menjadi terimbas juga. Padahal, jika semuanya lancar, ekonomi bisa berkembang baik dan lapangan pekerjaan bisa tercipta.
Oleh sebab itu Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah terus menjalankan reformasi birokrasi sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mendekati angka Rp 1500 triliun bisa berfungsi maksimal bagi perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
