kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.316
  • LQ451.100,19   1,30   0.12%
  • SUN106,45 -0,03%
  • EMAS588.852 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Wajib pajak tidak perlu takut

Selasa, 14 November 2017 / 21:12 WIB

Wajib pajak tidak perlu takut

JAKARTA,25/04-BASIS DATA PAJAK. Wajib pajak sedang melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Jakarta Timur, Selasa (25/04). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahun pajak 2016 hingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta WP. "Realisasi pelaporan SPT itu naik 4,56% dibanding periode sama di tahun lalu," tandas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal. Dari total SPT yang masuk hingga 21 April 2017, sebanyak 9,3 juta berasal dari WP orang perorangan karyawan. Angka itu naik 2,19% dari pelaporan di tahun 2016, sebanyak 9,1 juta WP. Sedang SPT dari WP perorangan non karyawan mencapai 926.000, naik 31,34% dibanding 21 April 2016. Sisanya, sebanyak 305.000 dari WP badan, naik 27% dari 21 April 2016. KONTAN/Fransiskus Simbolon/25/04/2017

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wajib pajak mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.

Sumber Kontan.co.id menyebut, ada beberapa skema terkait penolakan ini. Pertama, ada syarat harus membuktikan segitiga penjual pertama atau pemilik awal, nomine, dan pemilik atau si peserta amnesti pajak. Padahal ini tidak ada di UU dan PMK. Adapun kedua, WP dimintai kuasa jual, tetapi setelah dipenuhi ditolak juga.

Managing Partner di DBW Tax Consulting Didik Budi Waluyo mengatakan, dirinya tidak mengalami keadaan ini, namun dari beberapa rekan, ia mendengar hal ini.

Ia memberi saran, apabila itu terjadi dan WP sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk minta kepada petugas KPP dasar aturan penolakannya.

“Untuk urusan hak, termasuk seperti ini, saya pesankan kepada WP untuk 'fight' dan tak perlu takut. Apabila fiskus tidak bisa tunjukkan aturannya, sampaikan kepada mereka dasar-dasar aturannya, jadi di balik,” katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (14/11).

Dalam hal ini, ia mengatakan, banyak WP yang tidak paham ketentuannya sehingga apa yang dikatakan fiskus seakan-akan benar, padahal belum tentu.

“Apakah ini strategi Ditjen Pajak mengingat batas akhir 31 Desember semakin dekat? Mestinya tidak boleh terjadi seperti ini. Dengan ditolaknya SKB, Ditjen Pajak memang punya potensi untuk dapatkan PPh finalnya,” ucap dia.

Asal tahu saja, salah satu fasilitas yang ditawarkan pemerintah adalah berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) apabila harta tersebut belum dibaliknamakan oleh WP.

Untuk dapat memperoleh fasilitas ini, WP diwajibkan untuk mengajukan permohonan SKB dengan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan.


Reporter Ghina Ghaliya Quddus
Editor : Yudho Winarto

PAJAK

Berita terbaru Nasional

TERBARU
MARKET
IHSG
18,23
6.490,90
0.28%
 
US/IDR
13.331
-0,25
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy