kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.554
  • SUN103,53 -0,27%
  • EMAS603.986 -0,83%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pemda didorong rilis beleid sertifikasi konstruksi

Kamis, 07 Desember 2017 / 17:07 WIB

Pemda didorong rilis beleid sertifikasi konstruksi

KONSTRUKSI BANDARA AHMAD YANI : Pekerja melakukan pengerjaan konstruksi proyek terminal baru bandara internasional Ahmad Yani Semarang Kamis (23/11) Hingga November 2017 ini, PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelesaikan 31 % pekerjaan dari seluruh proyek yang akan di bangun.Dari 5 paket pekerjaan, 2 paket pekerjan telah selesai 100%. Pembanunan bandara yang menghabiskan biaya sekitar 2,075 truliun ini, direncanakan akan beroperasi pada bulan Maret 2018 dan secara keseluruhan pada bulan November 2018. KONTAN/Achmad fauzie 24/11/2017.

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mengejar target tiga juta pekerja konstruksi tersertifikasi hingga 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) inginkan Pemda mewajibkan pekerja konstruksi di daerahnya disertifikasi.

Secara nasional, kewajiban sertifikasi pekerja konstruksi ini sendiri tercantum dalam UU 2/2017.

"Di pusat kan sudah ada, nah sekarang kita ingin agar Pemda-pemda ini juga miliki regulasi serupa," kata Dudi Suryo Bintoro, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR kepada Kontan.co.id, Kamis (7/12) di Tangerang.

Ia contohkan misalnya DKI Jakarta sudah miliki regulasi tersebut, dan telah diimplentasikan untuk para pekerja konstruksi dalam proyek renovasi Gelora Bung Karno (GBK).

"Di GBK kemarin makanya ada sertifikasi yang banyak itu karena kepala proyeknya bilang kalau tidak disertifikasi gaji tidak akan turun," sambungnya.

Meski demikian, Dudi juga tak ingin sertifikasi pekerja konstruksi justru menghambat protek infrastruktur.

Oleh karenanya, ia mengatakan akan beri kemudahan bagi Badan Usaha Jasa Konsultasi agar bisa melaksanakan proses sertifikasi sembari melakukan kerja.

"Jadi bisa beriringan, saat pekerjanya bekerja di lapangan dia bisa sambil dinilai, termasuk meminta LPJK bisa menekan biaya sertifikasi," lanjutnya.

Biaya untuk sertifikasi di Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, untuk pekerja kelas I sebesar Rp 336.000, Rp 202.000 untuk pekerja kelas II, dan Rp 141.000 untuk pekerja kelas III.

Dari total pekerja konstruksi di Indonesia pada 2017 yang mencapai 7,7 juta sendiri, baru 702.279 pekerja yang tersertifikasi.

Rinciannya, di tingkat pekerja terampil, kelas I ada 346.609 pekerja tersertifikasi, 64.633 pekerja kelas II, dan 75.688 pekerja kelas III. Sementara di tingkat ahli, hanya ada 95.618 Ahli Muda tersertifikasi, 110.966 Ahli Madya, dan 8.765 Ahli Utama.


Reporter Anggar Septiadi
Editor : Yudho Winarto

KETENAGAKERJAAN

Berita terbaru Nasional

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Hayam Wuruk
07 March 2018 - 08 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]