Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meskipun daya saing infrasturktur Indonesia meningkat menjadi posisi 52 dari 138 negara, dimana sebelumnya berada di posisi 60. Nyatanya posisi tersebut masih belum bisa dibilang tinggi.
Padahal dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah gencar membangun infrastruktur.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, posisi daya saing Indonesia tak terdongkrak tinggi lantaran masih minimnya pekerja konstruksi yang tersertifikasi.
"Agar terus bisa tingkatkan daya saing peningkatan kapasitas SDM memang perlu disertifikasi," katanya kepada KONTAN, Kamis (7/12) di Tangerang.
Dari data Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, di Indonesia total pekerja konstruksi saat ini capai 7,7 juta, dan baru 702.279 pekerja yang tersertifikasi pada 2017. Artinya, tak sampai 10% yang tersertifikasi.
Rinciannya, di tingkat pekerja terampil, kelas I ada 346.609 pekerja tersertifikasi, 64.633 pekerja kelas II, dan 75.688 pekerja kelas III.
Sementara di tingkat ahli, hanya ada 95.618 Ahli Muda tersertifikasi, 110.966 Ahli Madya, dan 8.765 Ahli Utama.
Padahal, untuk mengerjakan proyek konstruksi di Indonesia, melalui UU 2/2017, para pekerjanya diwajibkan miliki sertifikat kompetensi kerja.
Mengejar ketertinggalan tersebut, Kementerian PUPR sendiri lakukan beragam upaya. Targetnya hingga 2019 ada tiga juta pekerja konstruksi yang tersertifikasi.
"Sampai 2019 kita targetkan tuga juta pekerja tersertifikasi, tahun ini kan masih sekitar 700.000, semoga tiap tahun bisa 1 juta lebih yang tersertifikasi sehingga tepat 3 juta pada 2019," sambung Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
