Reporter: Riendy Astria | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum hampir selesai. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, sudah ada kesepakatan antara Komisi II DPR dengan pemerintah mengenai dua masalah yang selama ini diperdebatkan.
"Tadinya ada dua masalah yang pro kontra, sekarang sudah selesai," kata Gamawan, Rabu (14/9). Gamawan menargetkan keputusan tingkat pertama sudah bisa diambil pekan ini sehingga bisa masuk ke sidang paripurna DPR.
Dua masalah itu yakni syarat anggota Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari partai politik dan keterlibatan pemerintah dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Mengenai syarat anggota partai politik, pemerintah awalnya menginginkan calon anggota KPU bersih dari partai politik minimal lima tahun. Bila kurang dari lima tahun, pemerintah khawatir calon anggota itu masih rentan dengan unsur politik.
Sedangkan DPR menginginkan anggota partai politik yang mendaftar menjadi komisioner KPU sudah lepas sejak mendaftar. "Akhirnya syaratnya itu ketika mendaftar lepas dari partai politik," jelas Gamawan.
DPR juga meloloskan keinginan pemerintah yang ingin masuk dalam DKPP. Menurut Gamawan, DPR setuju keterlibatan pemerintah dalam DKPP.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan keterlibatan pemerintah dalam DKPP tidak ada masalah lagi. "Semua sudah dapat dipahami oleh kami," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menuturkan kalau hal terpenting adalah menyiapkan panitia seleksi. Menurutnya, panitia seleksi harus benar-benar bekerja dengan profesional sehingga bisa memilih yang terbaik dan kompeten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
