NASIONAL
Berita
Keterangan agama akan dihapus dari KTP

REVISI UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Keterangan agama akan dihapus dari KTP


Telah dibaca sebanyak 32683 kali
Keterangan agama akan dihapus dari KTP

JAKARTA. Pembahasan Revisi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mulai bergulir di DPR RI. Dalam rapat kerja perdana revisi UU Administrasi Kependudukan, muncul wacana menghapus keterangan agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam Raker di Komisi II DPR, Senin (10/6), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didampingi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menyerahkan berkas Draft RUU Revisi atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu poin pembahasan adalah masa pemberlakuan KTP yang selama ini hanya berlaku 5 tahun. Menurut Wakil Ketua Komisi II  Arif Wibowo, RUU Revisi Administrasi Kependudukan harus mulai mengatur masa berlaku KTP bisa seumur hidup.

Poin lain yang menurut Arif penting untuk diperhatikan adalah ketentuan pencantuman agama. Selama ini, identitas agama dicantumkan secara tertulis dalam KTP. Dari temuan dan laporan sebagian anggota Komisi II, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia, kerap dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik begitu diketahui oleh petugas tersebut agamanya berbeda.

"Tapi dalam pendataan di RT, RW, sampai Kelurahan tetap lengkap. Hanya yang di KTP jangan dicantumkan identias agama,"kata Arif.

Hal lain yang menurut Arif menjadi catatan adalah perlu dibuat Akta Kematian seperti halnya Akta Kelahiran. Hal ini penting mengingat selama ini banyak ditemui dalam administrasi kependudukan, banyak warga yang sudah meninggal, namun belum tercoret dalam data kependudukan alias dianggap masih hidup.

Menanggapi masukan ini, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan berbagai usulan dari DPR tersebut sangat terbuka untuk dimasukkan. Raker yang membahas Revisi UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kembali digelar, Rabu, (12/6) dengan agenda pembacaan pendapat Fraksi-Fraksi di Komisi II DPR RI.

Editor: Amal Ihsan
Telah dibaca sebanyak 32683 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..