Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Dunia militer dan pertahanan Indonesia bakal agresif berbelanja senjata maupun peralatan pertahanan baru senilai miliaran dollar AS. Maklum, senjata dan sistem pertahanan milik militer Indonesia terbilang sudah uzur dan perlu diganti.
Presiden Joko Widodo menargetkan, tahun 2024 Indonesia bisa memenuhi postur kekuatan pokok pertahanan minimum bagi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut.
"Ini sesuai dengan rencana strategis tahun 2024, itu segera buat," kata Presiden, usai Rapat Terbatas yang membahas modernisasi senjata dan sistem pertahanan Indonesia, kemarin (20/7).
Nah, berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, total nilai anggaran belanja senjata mencapai sekitar US$ 7,74 miliar. Anggaran tersebut merupakan rencana belanja persenjataan sampai tahun 2019.
Setiap angkatan mendapatkan alokasi anggaran belanjaannya sampai dengan tahun 2019. Pertama, TNI Angkatan Darat (AD) harus memiliki persenjataan berat seperti tank, helikopter jenis serbu dan persenjataan infanteri khusus. Total anggaran belanjaan TNI AD mencapai senilai US$ 1,51 miliar.
Kedua, persenjataan TNI Angkatan Laut (AL) juga diperkuat untuk menjaga wilayah perairan Tanah Air. Oleh karena itu, TNI AL akan membeli persenjataan laut, seperti kapal selam, kapal perang, persenjataan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang berpotensi konflik, dan persenjataan lain. Anggaran belanja senjata bagi TNI AL sekitar US$ 3,27 miliar.
Ketiga, TNI Angkatan Udara (AU) juga akan berbelanja pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat dan sistem pertahanan rudal dan sistem radar. Total nilai anggarannya mencapai US$ 2,85 miliar.
Presiden Jokowi mewanti-wanti agar proses pengadaan sistem persenjataan tersebut dilakukan secara terbuka karena melibatkan dana besar. "Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan," tandas Presiden.
Selain itu pengadaan persenjataan harus mengedepankan proses transfer teknologi bagi industri pertahanan dalam negeri. Itu sebabnya, Presiden Jokowi berharap pengadaan ini idealnya dilakukan lewat kerjasama pemerintah dengan pemerintah untuk menekan biaya.
Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, berjanji menghitung semua kebutuhan minimal mencapai pertahanan ideal. Dia juga berjanji akan mengaudit kesiapan industri pertahanan dalam negeri sebagai persiapan pengadaan persenjataan militer dan pertahanan dalam negeri.
Sebagai langkah awal proses audit, Ryamizard membentuk tim audit. Selain dirinya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjabat Wakil Ketua Harian Tim Audit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
