APBN Seret, Utang Pemerintah Diprediksi Mencapai Rp 9.600 Triliun di Akhir Tahun

Minggu, 23 November 2025 / 11:45 WIB

ILUSTRASI. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin melebar hingga Oktober 2025 mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan utang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin melebar hingga Oktober 2025 mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan utang.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memproyeksikan posisi utang pemerintah berpotensi menembus Rp 9.600 triliun pada akhir tahun ini, naik dari perkiraan posisi Oktober yang mencapai Rp 9.450 triliun.

Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita edisi November melaporkan hingga 31 Oktober 2025, Pendapatan Negara tercatat Rp 2.113,3 triliun, sementara Belanja Negara mencapai Rp 2.593 triliun. Selisih keduanya membuat APBN mengalami defisit Rp 479,7 triliun.

Untuk menutup defisit, pemerintah menarik pembiayaan anggaran Rp 532,9 triliun, sehingga terbentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 53,2 triliun.

Realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 570,1 triliun, atau 73,48% dari target APBN 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan masih sesuai rencana melalui prefunding, cash buffer, serta manajemen kas dan utang yang lebih aktif. Namun, data menunjukkan penarikan utang tetap melampaui kebutuhan defisit.

"Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang memenuhi kebutuhannya," ujar Awalil dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Awalil menyoroti keterbatasan transparansi data dalam laporan APBN Kita tahun 2025 yang tidak lagi menampilkan posisi utang bulanan. Padahal, data ini diperlukan publik untuk menilai kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal.

Laporan terakhir yang menyajikan angka resmi posisi utang adalah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang mencatat posisi utang akhir 2024 sebesar Rp 8.813 triliun.

Berdasarkan tambahan pembiayaan utang netto hingga Oktober, semestinya posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.383 triliun.

Namun, pelemahan rupiah dari Rp 16.162 menjadi Rp 16.640 per dolar AS sepanjang 2025, atau sekitar 2,96% akan menambah nilai utang berdenominasi valuta asing.

Dengan porsi utang valas mencapai 28,5%, depresiasi tersebut diperkirakan menambah nominal utang sekitar Rp 67 triliun, sehingga total posisi utang naik menjadi Rp 9.450 triliun per Oktober.

Dengan masih adanya kebutuhan pembiayaan hingga Desember dan potensi pelemahan rupiah lanjutan, Awalil memperkirakan posisi utang pemerintah akan terus meningkat dan berpotensi mencapai Rp 9.600 triliun pada akhir 2025.

Meski begitu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan tetap di sekitar 40%.