Reporter: Widyasari Ginting | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Upaya penghematan BBM bersubsidi mulai kembali dilakukan. Mulai dari larangan penjualan solar bersubsidi di daerah Jakarta Pusat, sampai dengan larangan menjual BBM bersubisdi di tol.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang membuat kebijakan untuk menurunkan subisdi BBM.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan saat ini belum signifikan memangkas subsidi BBM. Untuk itu dia berharap pemerintah mendatang mampu membuat kebijakan untuk menaikan harga BBM.
Opsi lainnya adalah dengan menaikkan BBM sebagian pada pemerintahan sekarang, dan sebagian lagi pada pemerintahan mendatang. "Tidak ada opsi yang tertutup untuk subsidi BBM ini," ujar Chairul (28/7).
Hanya saja, kata dia, pemerintah sekarang baru akan mengambil keputusan kenaikan BBM, jika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai presiden terpilih pada 21 Agustus nanti.
Jika dijinkan oleh Presiden SBY, Chairul berencana untuk menemui presiden terpilih untuk memberikan informasi terkait perekonomian terkini. Chairul berpendapat, akan lebih efektif untuk mengalihkan anggaran subisdi BBM dari pada sekedar memangkasnya saja. Salah satunya dengan kebijakan melarang mobil pribadi untuk menggunakan BBM bersubisdi.
Jika mobil pribadi tidak lagi mengkonsumsi BBM berubsidi maka penghemaan anggaran untuk subisdi BBM dapat mencapai 60%. Selain itu Chairul bilang akan lebih baik jika subsidi langsung dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan dari pada digunakan kepada barang.
Pengamat energi Kurtubi menilai angka penghematan BBM jika BBM bersubsidi jika tidak lagi dijual ke kalangan pengguna mobil pribadi tidak bakal tembus 60%. Selain itu menurutnya sangat sulit untuk memastikan bahwa mobil pribadi tidak akan menggunakan BBM bersubsidi.
"Jika begitu maka disetiap SPBU yang bertugas sebagai pengawas," ujarnya. Untuk melakukan penghematan anggaran subsidi BBM, bakal lebih mudah bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dari pada mengendalikan penjualan yang ada.
Selain itu, Kurtubi juga menilai bahwa pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengkonversi bahan bakal minyak ke bahan bakar gas. Infrastruktur yang mendukung upaya ini juga perlu lekas dibangun. Sehingga nantinya akan mempermudah langkah pemerintah untuk mengendalikan subsidi untuk BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
