Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tidak menjual solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum milik Pertamina di wilayah Jakarta Pusat mulai berlaku hari ini, Jumat (1/8/2014).
Beberapa pengendara mengeluhkan kebijakan tersebut karena dinilai tidak efektif. Seorang karyawan swasta, Andi (47), mengaku kerepotan apabila harus mencari solar untuk mobil Innova diesel miliknya ke luar daerah Jakarta Pusat. Sebab, ia tinggal dan beraktivitas di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat.
"Repot dan buang-buang waktu kalau isi bensin. Paling harus pergi ke Pramuka atau Bypass sana," ujar Andi di SPBU 34-10504 Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat, Jumat.
Andi mengaku sudah mendapat surat edaran perihal layanan solar di Jakarta Pusat. Menurut dia, kebijakan ini menjadi bahan perbincangan di antara rekan-rekan kerjanya.
Menurut Andi, ia dan teman-teman kerjanya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya, kata dia, kebijakan dibuat untuk mempermudah, bukan malah mempersulit.
Hal senada juga dikatakan Hapi (45), yang mengendarai Mitsubishi Kuda bermesin diesel. Hapi menganggap tidak tepat jika kebijakan pemerintah ini dicoba di wilayah Jakarta Pusat.
Menurut Hapi, di Jakarta Pusat tidak terdapat banyak SPBU sehingga solar pun tidak banyak dikeluarkan. "Kenapa Jakarta Pusat? Kan masih bisa wilayah lain. Apa karena Jakarta Pusat banyak pekerja? Ya, justru karena banyak kendaraan, jadi harus jauh," kata Hapi.
Ia khawatir, kebijakan tersebut malah mendorong orang membeli mobil. Sebab, warga Jakarta seolah mudah membeli mobil lain untuk menghindari pembelian solar mahal di wilayahnya.
Hapi menduga, mahalnya solar nonsubsidi dan pertamax dex akan dikeluhkan banyak pihak. Ia mengaku akan mengganti mobilnya dan tidak mau menggunakan mobil berbahan bakar solar lagi jika penggantian solar subsidi merata di wilayah Jabodetabek.
Lain halnya dengan Hartoyo (41), pengendara Isuzu Panther. Hartoyo tidak mempermasalahkan jika ia harus mencari SPBU lain di luar Jakarta Pusat.
Ia mengaku tinggal di Rawamangun, tetapi anak-anaknya bersekolah di Jakarta Pusat. "Anak-anak saya sekolahnya di SMA dan SMP daerah Jakarta Pusat, jadi agak sulit juga kalau harus isi bensin saat antar jemput mereka," ujarnya.
Namun, Hartoyo juga mengatakan bahwa kebijakan itu tidak efektif karena aktivitas di Jakarta Pusat cukup banyak, sementara wilayah tersebut minim SPBU.
"Pemerintah lebih baik menaikkan harga jual solar di pasaran atau membuat jam batas pembelian bahan bakar tersebut. Kalau dihilangkan total begini, susah," ucapnya. (Adysta Pravitra Restu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
