Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, pemerintah akan mulai mencairkan dana desa dengan skema cash for work atau pencairan secara tunai untuk program padat karya. Pemerintah menghitung, skema ini bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dengan skema tersebut, pelaksanaan dana desa menjunjung prinsip swakelola. Artinya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa.
Selain itu, pemerintah juga akan mewajibkan 30% dari anggaran dana desa yang akan diterima setiap desa dialokasikan untuk upah pekerja yang akan dibayarkan harian atau mingguan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tahun depan anggaran dana desa Rp 60 triliun. Kalau 30% berarti ada Rp 18 triliun yang akan dipakai untuk upah. Ini bisa menciptakan daya beli Rp 90 triliun di desa," kata Eko di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (6/12).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, skema cash for work ini berlaku paling banyak untuk lima kegiatan.
Yang wajib kata dia, adalah proyek embung. Sementara sisanya, bisa jalan, jembatan, irigasi, polindes, PAUD, atau pasar desa.
Hasil kajian pihaknya, skema cash for work ini akan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui alokasi upah itu. Dengan demikian, skema ini juga akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat desa.
Sebab, "Tenaga kerja yang diserap itu 11 juta, sekitar 11-12 juta tenaga kerja," tambah dia.
Boediarso juga menyebut, khusus melalui skema ini saja, jumlah penduduk miskin di desa diperkirakan akan berkurang 300.000 orang dalam setahun. Dengan demikian pada akhirnya, skema ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan secara inklusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
