Sumber: Antara | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) menyatakan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih jauh di bawah target, terindikasi dari rasio perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang hanya 30% dari total 524 pemda.
Juru Bicara BPK Yudi Ramdan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rasio 30% tersebut masih jauh di bawah target pemerintah yang mencanangkan minimal 60% pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP.
"Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak optimal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seharusnya pada 2014 rasionya mencapai 60%," ujar dia. Kesimpulan tersebut, kata Yudi, diperoleh BPK dari hasil pemeriksaan tahun anggaran 2014, yang diperiksa pada semester I 2015.
Dengan catatan itu, ujar dia, BPK mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya. Terlebih pada 2016, pemerintah sudah mewajibkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual.
Dengan penerapan metode akutansi akrual, tutur Yudi, tantangan bagi pemda adalah laporan keuangan yang diberikan kepada BPK akan lebih kompleks.
"Kompleksitas penyusunan laporan keuangan akan bertambah. Pemda tidak hanya menyiapkan empat laporan keuangan, tetapi juga ditambah tiga laporan," tuturnya.
Sebelum penerapan metode akrual, Yudi meminta pemda untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan infrasturktur dalam penyusunan laporan keuangan, agar sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Persoalan lain yang sering dikeluhkan adalah lambannya penyampaian lapoan keuangan Pemda ke BPK.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Daerah, 8 April 2015 lalu, total aset 524 daerah hingga akhir 2013 sebesar Rp2.006,6 triliun, dengan total kewajiban senilai Rp21,4 triliun dan total ekuitas senilai Rp1.990,75 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
