| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.483
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS606.004 0,84%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Apindo: RUU KUP sangat jelek, isinya cuma menambah kekuasaan Ditjen Pajak

Senin, 12 Februari 2018 / 20:00 WIB

Apindo: RUU KUP sangat jelek, isinya cuma menambah kekuasaan Ditjen Pajak
ILUSTRASI. PENERIMAAN PAJAK



Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setahun program amnesti pajak berlalu, pemerintah melanjutkan reformasi sistem perpajakan nasional agar dapat menjangkau secara luas potensi pajak. Kerap disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, fokus saat ini adalah memperbaiki peraturan, SDM, organisasi, sistem IT, dan proses bisnis.

Dalam rangka reformasi, revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) menjadi salah satu agendanya. Namun, pembahasan RUU ini masih mandek.

Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Prijo Handojo mengatakan dari sisi substansi, draf RUU KUP ini terbilang buruk. Sebab, alih-alih reformasi, rancangan aturan ini lebih memberatkan WP.

“RUU KUP yang saya baca sangat jelek. Isinya cuma menambah kekuasaan DJP dan memperberat sanksi kepada wajib pajak (WP),” kata Prijo kepada KONTAN, Senin (12/2).

Selain dari Apindo, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga menyatakan bahwa RUU ini lebih condong mementingkan sisi pemerintah daripada WP. “Walau dibilang termasuk reformasi, tetapi kurang business friendly,” ucapnya.

Oleh karena itu, ketimbang serius dengan revisi UU, kalangan usaha mengimbau agar pemerintah fokus saja terhadap reformasi pajak yang di luar UU, seperti memperbaiki SDM, organisasi, sistem IT, dan proses bisnis.

“Tanpa perubahan KUP, reformasi tetap bisa jalan. Reformasi Sistem Informasi dan proses bisnis sedang berjalan, tapi masih ada yang belum berjalan baik,” ujar Prijo.

Ia bilang, aspek yang belum menunjukkan tanda-tanda reformasinya sendiri adalah dalam hal peraturan perpajakan. Dalam hal ini, ia melihat, peraturan perpajakan masih bertentangan satu dengan yang lain.

Adapun reformasi mental di sisi SDM Ditjen Pajak juga belum terlihat. “Belum kelihatan petugas pajak merasa dirinya sebagai pelayan masyarakat. Pada umumnya masih merasa sebagai penguasa,” ujarnya. 


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Yudho Winarto

PAJAK

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0454 || diagnostic_web = 0.2110

Close [X]
×