Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), merespons temuan dugaan beras impor ilegal yang masuk ke wilayah Sabang dan Batam. Ia mengaku telah mengendus informasi mengenai masuknya beras dari Thailand tersebut sejak pertengahan bulan ini.
Zulhas mengungkapkan, dirinya menerima laporan tersebut pada tanggal 13 November 2025. Uniknya, kata dia, informasi tersebut justru didapatkannya dari sumber luar, yang menyebutkan adanya pergerakan beras masuk ke Indonesia.
"Saya dapat laporan beras itu tanggal 13 (November), tapi bukan dari sini. Dapat informasi dari luar, bahwa akan ada beras masuk ke Indonesia," ujar Zulhas usai acara Kompas 100 CEO Forum, di ICE BSD, Rabu (26/11/2025).
Ketua Umum PAN ini menegaskan, pemerintah tahun ini sama sekali tidak mengeluarkan izin impor beras. Pasalnya, neraca beras nasional saat ini dalam kondisi aman, bahkan mencatatkan surplus yang signifikan.
Baca Juga: Menpora Sebut Atlet Akan Dapat LPDP dan Bisa Jadi ASN
"Kita tidak pernah ada izin impor beras itu, nggak ada. Karena kita sudah surplus, di gudang Bulog ada 4 juta ton. Produksi kita lebih 4,7 juta ton. Jadi kita nggak perlu impor," tegasnya.
Merespons informasi tersebut, Zulhas menyebut telah memerintahkan jajarannya di Kedeputian terkait untuk melakukan pengecekan dan mitigasi di lapangan. Ia menekankan, jika temuan tersebut terbukti benar, langkah tegas pembatalan harus segera diambil.
"Oleh karena itu saya perintahkan Deputi terkait untuk ngecek. Karena ada informasi beras masuk dari Thailand. Waktu informasi masuk, saya minta Deputi saya untuk ngecek, mitigasi. Kalau memang betul, batalkan," kata Zulhas.
Hingga saat ini, Zulhas mengaku masih menunggu perkembangan terbaru dari tim yang ditugaskan. Ia berjanji akan segera melaporkan hasil temuan tersebut setelah proses pengecekan rampung.
Terbaru, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman kembali menemukan beras impor ilegal sebanyak 40 ton yang masuk melalui salah satu pelabuhan di Batam.
Masuknya beras ini menjadi temuan kedua, setelah sebelumnya ditemukan beras ilegal sebanyak 250 ton yang masuk lewat kawasan bebas perdagangan di Sabang.
"Kami komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Walikota dan Pak Dandim setempat, kami ucapkan terima kasih karena bertindak cepat mengamankan beras 40 ton," kata Amran dalam Konferensi Pers di Kantornya, Selasa (25/11/2025).
Amran menegaskan bahwa impor ilegal ini bisa menurunkan semangat tanam 115 juta petani di Indonesia. Padahal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas petani melalui berbagai perbaikan regulasi.
"Kita ada bantuan anggaran, harga pupuk juga turun 20%, bantuan benih, alat mesin sehingga petani kita bisa semangat tanam," ujar Amran.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden telah melarang impor beras di tahun ini karena produksi beras telah melampaui target yang di tetapkan. Menurutnya, komitmen ini perlu dijaga untuk mempertahankan kehormatan bangsa di mata dunia.
"Jadi bukan lagi sesuai regulasi atau tidak sesuai, tapi ada yang jauh lebih besar karena kita juga bicara kesejahteraan petani," jelasnya.
Baca Juga: Rakornas Tata Lingkungan 2025, KLH Luncurkan Sistem EGIS dan Perkuat Sinergi
Selanjutnya: Mahasiswa Perlu Punya Perlindungan Finansial, Ini Penjelasan Avrist
Menarik Dibaca: Mahasiswa Perlu Punya Perlindungan Finansial, Ini Penjelasan Avrist
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













