Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah bila Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dianggap dapat menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.
Yasonna mengatakan, pasal 27 dalam perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu untuk tak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.
"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).
Baca Juga: Pemerintah tunggu kepastian haji dari Arab Saudi hingga 20 Mei
Yasonna menuturkan, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.
Oleh karena itu, Yasonna menyebut korupsi terhadap dana penanganan Covid-19 dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," kata Yasonna.
Baca Juga: Wacana KSSK jadikan bank Himbara sebagai penyangga likuiditas timbulkan pertanyaan
