Reporter: Asep Munazat Zatnika, Uji Agung Santosa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kebutuhan anggaran yang tinggi di awal tahun 2017, membuat pemerintah waspada. Oleh karena itu Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah agar arus kas atau cash flow di awal tahun 2017 tetap aman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menjaga momentum realisasi belanja negara. Dia mengakui, kebutuhan anggaran di Januari 2017 akan membengkak lebih besar dari biasanya. Hal itu terjadi karena adanya pergeseran pembayaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 ke awal 2017.
Pergeseran pembayaran 2016 ke awal 2017 diantaranya untuk pembayaran atas penundaan dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp 4,6 triliun. Selain itu ada juga anggaran infrastruktur tahun 2016 yang di carry over ke tahun 2017 yang jumlahnya lebih dari Rp 7 triliun.
Di luar itu, ada anggaran rutin awal tahun yang wajib direalisasikan, seperti anggaran biaya operasional gaji pegawai. Di luar carry over dan pembayaran atas penundaan DAU, tiap awal tahun rata-rata kebutuhan pembiayaan pemerintah mencapai Rp 47 triliun-Rp 50 triliun. Dana itu dipakai untuk belanja rutin gaji pegawai Rp 8 triliun dan dana pensiun Rp 6 triliun per bulan. Selain itu untuk DAU ke daerah sebesar Rp 29,5 triliun.
Lelang dini
Pemerintah juga perlu menyiapkan dana lebih besar jika proyek infrastruktur akan kembali digeber di awal tahun, seperti tahun ini. Sebelumnya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku akan kembali menggelar lelang dini untuk proyek infrastruktur yang digarap 2017.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya bilang, proses lelang dini untuk proyek infrastruktur awal tahun depan digelar mulai Oktober 2016. "Lelang dini tahun 2017 akan dilakukan mulai Oktober, November, Desember," katanya, Selasa akhir Agustus lalu.
Nilai proyek yang akan dilelang dini pada tiga bulan terakhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Dengan lelang dini ini, maka pemerintah perlu menyiapkan pembayaran uang muka hingga 30% dari nilai proyek.
"Kita siapkan kebutuhan anggaran di bulan Januari dari penerbitan surat utang," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Robert Pakpahan, Selasa (18/10).
Pemerintah memang berencana melakukan penerbitan surat utang di akhir tahun 2016. Hasil penerbitan di akhir tahun 2016 senilai kurang lebih Rp 50 triliun itu akan digunakan untuk membiayai anggaran awal 2017.
Robert bilang, pihaknya masih akan melihat kondisi ekonomi terkini untuk memastikan jumlah penerbitan utang di akhir tahun 2016. Kondisi ekonomi terkini itu terutama pada ekonomi global dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, terkait rencana kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate.
Sedangkan di awal 2017, Kemkeu juga berencana untuk menerbitkan surat utang. Penerbitan surat utang perdana 2017 kemungkinan dilakukan pada 3 Januari 2017. Jika kurang maka pemerintah menyiapkan Saldo Anggaran lebih (SAL) tahun 2016 yang nilainya sebesar Rp 19 triliun.
Utang itu menjadi bagian dari percepatan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2017. Rencananya pemerintah akan banyak menarik utang di awal (front loading) pada semester I-2017. Robert mengatakan, jumlah pembiayaan tahun 2017 yang dieksekusi di semester I-2017 sekitar 60% dari total rencana pembiayaan di RAPBN 2017 sebesar Rp 332,8 triliun. "Itu termasuk pembiayaan yang diterbitkan pada akhir 2016, dalam program prefunding," katanya, belum lama ini.
Robert juga yakin pada minggu II tahun 2017, penerimaan negara dari pajak dan cukai sudah masuk. Dengan begitu maka seluruh kebutuhan awal 2017 tetap aman.
Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam khawatir kebijakan carry over akan menjadi siklus yang sulit dihentikan. Rencana pengalihan anggaran tahun 2016 ke tahun 2017 juga akan berdampak pada anggaran tahun 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
