kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   -12.000   -0,63%
  • USD/IDR 16.263   18,00   0,11%
  • IDX 6.935   31,03   0,45%
  • KOMPAS100 1.008   6,34   0,63%
  • LQ45 767   4,89   0,64%
  • ISSI 229   1,42   0,62%
  • IDX30 394   1,03   0,26%
  • IDXHIDIV20 455   1,16   0,26%
  • IDX80 113   0,93   0,83%
  • IDXV30 114   0,84   0,74%
  • IDXQ30 127   0,36   0,29%

Wapres: Ade Komarudin sah untuk menjabat Ketua DPR


Kamis, 14 Januari 2016 / 07:15 WIB
Wapres: Ade Komarudin sah untuk menjabat Ketua DPR


Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah mendukung Ade Komarudin menjabat sebagai Ketua DPR dan menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri akibat kasus dugaan pelanggaran kode etik.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut Ade Komarudin adalah pengganti yang sah karena didukung ketua umum partai hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau, Aburizal Bakrie.

Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengatakan bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), Aburizal berhak mengajukan kader partai sebagai pengganti Setya Novanto.

"Sesuai dengan (putusan) Mahkamah Agung, memang yang berlaku adalah (hasil munas) Riau, yang tentu ketuanya Pak Ical (sapaan Aburizal)," kata Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (13/1).

Terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar, MA pada Oktober lalu memutuskan bahwa kepengurusan partai dikembalikan ke pengurus hasil Munas Riau.

Keputusan MA juga mencabut surat keputusan (SK) pengurus hasil Munas Ancol, yang dipimpin Agung Laksono.

Pasca-pengunduran diri Setya Novanto, ada dua nama kandidat pengganti. Aburizal yang juga merupakan ketua umum hasil Munas Bali mengajukan Ade Komarudin.

Sementara kubu Munas Ancol mengajukan Agus Gumiwang.

Proses pelantikan Ade Komarudin atau yang akrab dipanggil Akom di Kompleks Parlemen dipenuhi oleh hujan protes, terutama dari kubu Munas Ancol.

Hingga kini pun, banyak pihak yang masih tidak setuju dengan dilantiknya Akom.

Jusuf Kalla menilai pro dan kontra adalah suatu hal yang biasa di alam demokrasi ini. Kalaupun masih ada pihak yang belum bisa menerima Akom, ia pun menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

Dengan ketua DPR yang baru itu, ia mengaku sudah sempat berkomunikasi. Akom sudah menghubunginya dan sejumlah hal sempat dibicarakan.

Namun, dalam pembicaraan tersebut, keduanya tidak membahas mengenai dugaan pelanggaran etika Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

"Ah, tidak sampai situ. Kami hanya bicara bagaimana Indonesia ini supaya diubah," jelasnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×