/2026/02/10/156926550.jpg "Wamenkeu Sebut Fundamental Ekonomi RI Masih Jauh dari Situasi Krisis")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat indikasi yang mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai potensi pelemahan ekonomi yang ramai dibahas di ruang publik maupun media sosial.
Menurut Juda, secara historis terdapat tiga sumber utama yang kerap memicu krisis ekonomi di berbagai negara, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun, ketiga indikator tersebut dinilai belum terlihat dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
"Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).
Juda menjelaskan bahwa krisis pertama yang sering terjadi adalah krisis fiskal, seperti yang pernah dialami sejumlah negara di kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, pemerintah mengalami lonjakan defisit anggaran dan kehilangan kepercayaan investor sehingga kesulitan memperoleh pembiayaan.
"Ngeluarin bonds gak ada yang beli, jadi terjadilah krisis fiskal di Latin Amerika," katanya.
Baca Juga: Prabowo Beri Pengarahan 400 Calon Bos BUMN, Bakal Dididik Sembilan Bulan Penuh
Meski demikian, Juda memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, pembiayaan utang negara juga masih mendapat kepercayaan dari investor domestik maupun asing.
Hal tersebut, menurut Juda, tercermin dari imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) yang masih relatif stabil di kisaran 6,5% hingga 6,7%.
"Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield akan melonjak," imbuh Juda.
Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa sumber krisis kedua berasal dari tekanan pada neraca pembayaran, seperti yang terjadi saat krisis Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan swasta memiliki pinjaman luar negeri dalam jumlah besar sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian aliran modal asing secara mendadak atau sudden stop.
Kondisi itu menyebabkan banyak perusahaan gagal membayar kewajiban utang luar negeri dan akhirnya memicu tekanan besar terhadap sistem ekonomi.
"Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Renovasi Seskoad, Paparkan Jejak Para Pemimpin Bangsa
Adapun sumber krisis ketiga berasal dari sistem keuangan, seperti yang terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat akibat pecahnya gelembung aset atau bubble di sektor keuangan dan properti.
Menurut Juda, kondisi serupa belum terlihat di Indonesia. Ia menilai belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik pada sektor keuangan nasional.
Selain itu, Juda juga memaparkan kondisi APBN hingga April 2026 yang masih cukup solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan pajak meningkat 16,1%.
Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3% dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Meski demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64% terhadap PDB, turun dibandingkan posisi Maret yang sebesar 0,92%.
"Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini," kata Juda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
