Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat pertama calon presiden 2024. Adapun tema pertama debat adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan menyampaikan, negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua. Hal ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang di puncak dan seluruh jajaran.
Akan tetapi apa yang terjadi, Anies menyebut, banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Hal itu tentunya tidak diteruskan dan harus dikembalikan sebagaimana mestinya.
Anies menambahkan, pada hari-hari ini pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dipegang. Karena itulah Anies melihat perubahan harus dikembalikan pada konsep negara hukum dan bukan negara kekuasaan.
Baca Juga: Anies Singgung Seorang Milenial Bisa Jadi Cawapres di Debat Capres Perdana
“Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi,” kata Anies.
Menurut Anies, pada saat ini jika dilihat hukum yang harusnya tegak, namun dalam kenyataannya tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Kondisi ini tidak boleh didiamkan tidak boleh dibiarkan dan harus berubah karena itu pihaknya mendorong perubahan.
“Kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah. Kami akan tegakkan hukum pada siapa saja, kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi dan ketentuan itu berlaku pada semua termasuk ketika menyangkut urusan ASN menyangkut urusan TNI dan Polri,” jelas Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
