Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menuturkan perombakan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dilakukan oleh Menteri BUMN dengan menimbang waktu keputusannya.
Apakah perombakan dijalankan sebelum pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menteri tidak membuat kebijakan strategis hingga pergantian kabinet?
"Mengenai itu (perombakan direksi) apakah itu perintah sebelum pernyataan Bapak Presiden atau sesudah," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan akhir pekan lalu.
Baca Juga: Menebak pengganti Suprajarto paska dicopot jadi Dirut BRI
Ngabalin menjelaskan, perombakan eselon I juga dilakukan oleh sejumlah kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) yang merotasi eselon I.
Namun, kebijakan tersebut telah disetujui sebelum larangan dari presiden. Sebelumnya, imbauan tidak mengambil kebijakan strategis itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Staff Presiden Moeldoko di kompleks istana kepresidenan.
Baca Juga: Hexana Tri Sasongko dikabarkan jadi Wadirut BRI
Moeldoko bilang langkah tersebut diambil lantaran memasuki masa kritis yang bisa membebani pemerintahan ke depan. Selain kebijakan strategis, menteri juga dilarang untuk melakukan penempatan atau penggantian jabatan tertentu.
"Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet, para menteri diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis," terang Moeldoko di awal bulan Agustus lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
