Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang pemerintah terus meningkat selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, kenaikan utang ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara dan rasio pajak yang seharusnya mengikutinya.
Menurut Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, setiap tahunnya, pertumbuhan utang pemerintah lebih tinggi daripada rasio pajak.
Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja rasio pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun, meskipun pemerintah telah melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Baca Juga: Dampak Utang Jumbo Perusahaan BUMN Terhadap Kinerja Industri Perbankan
Menurut catatan Handi, pada saat transisi antara pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014, utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun, setara dengan 24,68% dari produk domestik bruto (PDB).
Namun, pada tahun 2023, utang pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi melonjak menjadi Rp 8.041 triliun, empat kali lipat dari posisi sebelumnya.
Sebagai akibatnya, rasio utang pemerintah pada akhir 2023 mencapai 38,11% dari PDB. Meskipun posisi ini mengalami penurunan setelah mencapai puncak tertingginya pada tahun 2021 sebesar 41%.
Di sisi lain, rasio pajak Indonesia saat transisi pemerintahan pada tahun 2014 adalah 13,1% dari PDB. Namun, pada akhir 2023, rasio pajak turun menjadi 9,61% dari PDB.
Baca Juga: Menelisik Dampak Utang Jumbo Perusahaan BUMN di Perbankan Tanah Air
Handi mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan utang dan rasio pajak akan berdampak pada beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, indikator pengelolaan utang pemerintah juga telah melampaui batas yang direkomendasikan.
Contohnya, biaya utang pemerintah pusat yang terus meningkat melebihi penerimaan negara. Pada tahun 2020, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pemerintah mencapai 42,7%, melebihi batas yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 35%.
Tren kenaikan bunga utang juga melebihi penerimaan. Pada tahun 2020, rasio bunga terhadap pendapatan pemerintah mencapai 19,06%, melebihi batas yang ditetapkan oleh IMF sebesar 10% dan International Debt Relief (IDR) 6,8%.
Handi mengatakan bahwa hal ini merupakan peringatan yang sangat serius terhadap kondisi saat ini.
Dia juga memperingatkan bahwa pemerintah berikutnya akan mewarisi utang dengan nilai yang fantastis, terutama dengan tambahan utang badan usaha milik negara (BUMN), yang bisa mencapai Rp 10.000 triliun.
Baca Juga: Waspada Bom Waktu Utang Jumbo BUMN
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara peningkatan utang dan rasio pajak berdampak pada melebarnya defisit anggaran.
Karena utang digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang, ini dapat menyebabkan kebutuhan akan utang baru yang lebih besar lagi.
Dia juga menyoroti proyek-proyek jangka panjang seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan membebani fiskal pemerintah di masa mendatang.
Baca Juga: China Mempertimbangkan Penerbitan Surat Utang Jumbo Sebesar US$ 139 Miliar
Terlebih lagi, setiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki program-program populis yang membutuhkan dana yang besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
