/2026/08/02/2010882439.jpg "DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp 208,68 Triliun hingga Oktober 2026")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencairan restitusi pajak mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah terus mempercepat pencairan restitusi, terutama bagi wajib pajak (WP) sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya.
Menurutnya, percepatan tersebut dilakukan untuk membantu menjaga likuiditas pelaku usaha, memastikan keberlangsungan produksi, hingga menopang penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Gibran Mundur, Demokrat Tegaskan Tak Ajukan Nama Cawapres
"Sesuai dengan arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Untuk sektor UMKM, DJP telah mencairkan restitusi sebesar Rp 7,14 triliun hingga Oktober 2026. Realisasi tersebut berasal dari 125.375 permohonan wajib pajak UMKM.
Bimo menjelaskan, pencairan restitusi UMKM mengalami peningkatan signifikan selama September-Oktober 2026. Rata-rata pencairannya mencapai Rp 604,91 miliar per bulan, naik 86,5% dibandingkan rata-rata periode Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp 324,33 miliar per bulan.
"Jadi hampir double (pencairannya)," katanya.
Selain UMKM, DJP juga memprioritaskan percepatan restitusi untuk industri padat karya. Hingga Oktober 2026, realisasi pencairan restitusi sektor tersebut mencapai Rp 4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon.
Jumlah tersebut setara dengan 92,1% dari total permohonan restitusi industri yang tergolong padat karya.
Bimo menyebutkan, rata-rata pencairan restitusi industri padat karya selama September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar per bulan.
Baca Juga: Kemenkeu Dorong Percepatan Belanja Prioritas, Sisa Anggaran Masih Rp 945,2 Triliun
Angka tersebut meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp 233,21 miliar per bulan.
Dengan demikian, masih terdapat sisa permohonan restitusi industri padat karya sebesar Rp 418 miliar yang harus dicairkan pada November-Desember 2026.
Meski mempercepat pencairan, Bimo menegaskan bahwa seluruh proses restitusi tetap dilakukan melalui audit berdasarkan manajemen risiko.
Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.
Dia berharap percepatan pencairan restitusi dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.
"Mudah-mudahan dengan percepatan ini pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)