| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.509.000 -9.000 -0,36%
USD/IDR 18.222 -30,00 -0,16%
IDX 5.344 93,51 1,78%
KOMPAS100 691 12,68 1,87%
LQ45 550 7,31 1,35%
ISSI 171 3,48 2,08%
IDX30 311 4,35 1,42%
IDXHIDIV20 421 3,52 0,84%
IDX80 80 1,46 1,86%
IDXV30 115 2,05 1,82%
IDXQ30 105 1,04 1,00%

Belanja Barang dan Pegawai Tembus Rp 865,7 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 / 18:07 WIB

ILUSTRASI. Realisasi belanja barang dan pegawai mencapai Rp 865,7 triliun hingga Oktober 2026, termasuk penyaluran anggaran MBG. (AFP/YASUYOSHI CHIBA)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus mempercepat realisasi belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas dan pelayanan publik. Hingga Oktober 2026, realisasi belanja barang dan belanja pegawai tercatat mencapai Rp 865,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memerinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja barang sebesar Rp 545,3 triliun atau 77,3% dari pagu. Angka ini meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Suahasil menjelaskan, belanja barang tersebut antara lain digunakan untuk mendukung penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembinaan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Swasta, pelayanan kesehatan UPT, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta insentif biodiesel.

“Penyaluran MBG sampai 31 Oktober 2026 adalah Rp 169,6 triliun, namun sampai dengan angka terakhir Rp 173,2 triliun,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp 320,4 triliun atau setara 89,4% dari pagu APBN 2026. Jumlah tersebut tumbuh 21,9% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pegawai tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Sosial.

Selain itu, anggaran belanja pegawai juga dialokasikan untuk penyesuaian tunjangan hakim di Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah turut menggunakan anggaran tersebut untuk membayar tunjangan profesi guru non-PNS. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada tenaga pendidik guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News