kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.911   11,00   0,06%
  • IDX 6.334   -5,54   -0,09%
  • KOMPAS100 835   -3,80   -0,45%
  • LQ45 633   -4,09   -0,64%
  • ISSI 218   -0,18   -0,08%
  • IDX30 356   -2,06   -0,58%
  • IDXHIDIV20 441   -2,49   -0,56%
  • IDX80 95   -0,52   -0,54%
  • IDXV30 119   0,04   0,03%
  • IDXQ30 114   -0,74   -0,65%

Usai Mendikbud minta maaf, Muhammadiyah masih timbang-timbang untuk balik gabung POP


Kamis, 30 Juli 2020 / 12:50 WIB
ILUSTRASI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Selasa (28/7) menyampaikan permintaan maaf kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI soal pelaksanaan program Organisasi Penggerak (POP).


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah masih menimbang untuk bergabung kembali ke Program Organisasi Penggerak (POP). Sebelumnya Muhammadiyah menyatakan keluar dari program tersebut karena terdapat sejumlah masalah. 

Setelah PP Muhammadiyah menyatakan keluar dari POP Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. "Belum ada keputusan (kembali), masih dalam pembahasan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (30/7).

Baca Juga: Meski Nadiem Makarim sudah minta maaf, NU enggan kembali gabung POP

Diketahui Mukti sebelumnya menerima kedatangan Nadiem di Pusat Dakwah Muhammadiyah. Pada pertemuan tersebut Nadiem menyatakan akan melakukan evaluasi terkait proses seleksi POP.

Namun, Mukti tak memberikan keterangan terkait masukan PP Muhammadiyah dalam evaluasi tersebut. Menurutnya kewenangan itu merupakan miliki pemerintah. "Evaluasi itu kewenangan Mendikbud," terang Mukti.

Sebelumnya Muhammadiyah yang lolos dalam POP menyatakan mundur. Hal itu dipicu oleh sejumlah alasan berkaitan dengan proses seleksi.

Salah satunya adalah tidak transparannya proses evaluasi proposal lembaga yang mendaftar. Sejumlah forum dan lembaga yang tidak akuntabel secara organisatoris dan tidak berbadan hukum dinyatakan lolos dalam program tersebut.

Baca Juga: Ini empat fokus penggunaan uang negara di tahun 2021

Meski begitu Muhammadiyah menerangkan akan tetap membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan meski tak bergabung dalam POP. Hal itu dilakukan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×