Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto
Sebab, tergantung asumsi proyeksi growth masing-masing industri di tahun 2025. "Yang pasti harus sama denga asumsi tingkat inflasi tahun depan. Misalnya, kenaikan upah 4% adalah minimum nya," imbuh Mahendra.
Baca Juga: Apindo Keluhkan Regulasi Sektor Ketenagakerjaan yang Acap Berubah
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjanjikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.
Menaker tidak bisa menjanjikan aturan terkait formulasi upah terbit usai Presiden Prabowo Subioanto selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.
Yassierli berharap Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid. Sejauh ini Kemnaker sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.
Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam berujar, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyulitkan perusahaan dalam menyusun struktur skala upah yang proporsional dan mencerminkan produktivitas pekerja serta kapasitas keuangan pengusaha.
Oleh karena itu, Apindo sebagai perwakilan dunia usaha di Indonesia berharap dapat dilibatkan secara intensif dalam seluruh proses pembahasan aturan ketenagakerjaan.
Baca Juga: Upah Minimum 2025 Diusulkan Naik 10%, Ekonom: Dorong Pertumbuhan Ekonomi
"Tujuannya, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat merespons kepentingan dunia usaha dan mendukung terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan di Indonesia," tandas Bob.
Menurut Bob, ketika pemerintah menetapkan besaran kenaikan upah minimum dalam rentang 3%-3,5%, perusahaan akan mengalami dampak yang lebih besar di atas persentase tersebut. Kenaikan upah minimum akan memicu efek multiplier.
Alhasil, pengusaha tidak hanya menanggung kenaikan bagi pekerja yang berada pada posisi upah minimum, namun juga harus menyesuaikan upah bagi kelompok pekerja lain di atasnya, yang biasa disebut sebagai upah sundulan.
"Dampak keseluruhan yang dirasakan pengusaha bisa mencapai sekitar 6%, mengingat biaya tambahan terkait, seperti upah lembur dan iuran jaminan sosial, yang juga turut meningkat," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
