Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar uji publik Program Berdaya Berusaha di Bandung Creative Hub pada 25 Agustus 2025. Forum ini menjadi ruang bagi praktisi, akademisi, komunitas, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah untuk memberi masukan langsung dalam penyempurnaan arah kebijakan.
Seperti diketahui, Program Berdaya Berusaha diluncurkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kewirausahaan. Program ini dirancang bukan hanya untuk mencetak wirausaha baru, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha rakyat agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman.
Baca Juga: Sinergi untuk UMKM, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa uji publik ini adalah wujud perubahan paradigma kerja pemerintah.
“Partisipasi publik harus bermakna sejak awal perancangan, bukan hanya formalitas di akhir. Inilah esensi Collaborative Governance yang diamanatkan Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Puluhan CEO, akademisi, hingga komunitas kreatif hadir aktif berdiskusi dalam sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif—kuliner, fesyen, kriya, hingga game. Menurut Leontinus, pola ini meniru cara kerja sektor swasta yang selalu mendengar konsumen.
Baca Juga: Pemberdayaan Masyarakat Bisa Menjadi Penopang Ekonomi Daerah
Bandung dipilih karena dinilai sebagai episentrum kreativitas. “Masukan dari ITB, startup, hingga komunitas kreatif di kota ini akan menjadi fondasi sebelum program diluncurkan secara nasional. Program ini bukan hanya milik Kemenko PM, tapi milik kita semua,” kata Leontinus.
Program Berdaya Berusaha sendiri dirancang sebagai solusi terintegrasi bagi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif dengan intervensi di enam area kunci: akses bahan baku, efisiensi produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
