Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Edy Can
JAKARTA. Hingga sekarang ini, lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang belum juga bebas. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku akan turun tangan menyelesaikan masalah pembebasan lahan proyek PLTU Batang dengan pendekatan sosial.
Pemilik CT Corp. ini menekankan dirinya akan menggunakan pendekatan sosial. Caranya memberikan gambaran kepada masyarakat setempat bahwa PLTU Batang adalah kepentingan bersama.
"Kalau nanti ada investasi begitu besar di situ, kan yang dapat berkahnya juga masyarakat daerah. Nanti tanah-tanah di situ harganya naik. Rumah-rumah bisa jadi rumah kost, warung-warung bisa meningkat jadi restoran," ujar CT dalam diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Rabu (28/5).
CT akan bicara ke pemerintah daerah bahwa tidak mungkin pemerintah pusat bisa mengatasi persoalan Batang. Pasalnya, PLTU dibangun di wilayah daerah dan pemilik tanahnya pun masyarakat setempat. "Itu adalah salah satu agenda yang akan saya bicarakan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Batang," tandasnya.
Sebagai informasi, lahan yang masih bermasalah untuk dilakukan pembebasan berjumlah 29 hektare. Batas waktu financial closing bagi Batang untuk melakukan pencairan dana pembangunan adalah bulan Oktober mendatang. Financial closing baru bisa dilakukan apabila semua tanah yang diperlukan untuk pembangunan sudah dibebaskan.
Adapun proyek ini dikerjakan oleh konsorsium PT Adaro Power, anak usaha PT Adaro Energy Tbk dengan kerjasama J-Power dan Itochu Jepang. Nilai investasi PLTU Batang mencapai Rp 30 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
