kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.880   0,00   0,00%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Tujuh negara ini sudah pungut pajak digital, bagaimana dengan Indonesia?


Minggu, 09 Februari 2020 / 17:25 WIB
ILUSTRASI. Tujuh negara ini sudah terapkan pajak digital, bagaimana dengan Indonesia?


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi, saat ini aktifitas ekonomi juga berlangsung melalui perdagangan elektronik. Dengan sekma pajak tradisional, banyak negara belum bisa menarik kewajiban pajak dari pelaku ekonomi digital.

Sementara itu, perusahaan digital berkembang pesat saat ini seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Dus, perusahaan digital dengan valuasi miliaran dollar Amerika Serikat (AS) tersebut sudah mengambil manfaat ekonomi dari berbagai negara melalui transaksi perdagangannya.

Baca Juga: Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan

Namun demikian, ternyata ada tujuh negara yang sudah menarik pajak mereka dengan skema pajak transaksi elektronik. Pertama, Prancis mematok tarif pajak  3% dengan dasar pengenaan nilai transaksi. Kedua, Italia juga manarik 3% dari nilai transaksi. Ketiga, Spanyol dengan tarif 3% dari nilai transaksi.

Keempat, Austria menetapkan tarif pajak 5% dari nilai transaksi. Kelima, India sebesar 6% dari nilai transaksi. Keenam, Inggri yang mencapai 30% atas dasar pengenaan pajak diverted profit. Ketujuh, Australia, senilai 40% dari diriverted profit.

Pajak transaksi digital dari ketujuh negara ini adalah sebagai upaya jurisdiksi terkait dalam menerapkan pengenaan pajak di luar skema pajak penghasilan sebagai solusi dalam hal terdapat keterbatasan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treatyuntuk menjangkau transaksi elektronik.

Baca Juga: Kemenkeu akan tegas ciptakan level of playing field dalam perdagangan elektronik




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×