Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, sejak awal pihaknya tidak merekomendasikan harga BBM naik.
Menurut Ecky, pemerintah Jokowi harus melakukan dua hal di sektor energi dibanding menaikkan harga BBM subsidi. Pertama, menyediakan energi alternatif yaitu gas terutama untuk kendaraan umum. Infrastruktur alternatif juga harus dibangun.
Kedua, memacu komitmen para pemegang hak seperti perusahaan minyak asing untuk meningkatkan produksi minyak. Selama ini produksi minyak tidak pernah tercapai. "Dalam satu tahun pertama, pemerintahan baru harus perbaiki ini," ujar Ecky, Kamis (23/10).
Selain itu, menurutnya, ada banyak cara bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan celah alias ruang fiskal. Salah satunya dapat dilakukan dengan menghemat anggaran belanja yang tidak perlu seperti perjalanan dinas.
Di sisi lain, kalau BBM dinaikkan akan mengakibatkan tambahan inflasi. Hitungan Ecky, tiap Rp 500 per liter kenaikan akan menyebabkan tambahan inflasi sebesar 0,5%. Dengan kondisi sekarang yang ekonominya sudah melambat, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan perekonomian Indonesia bisa melambat lebih dalam lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
