Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
Timboel juga mengatakan, kenaikan iuran bisa berpotensi berdampak kurang baik untuk pencapaian UHC kepesertaan. Kenaikan iuran akan berdampak pada adanya potensi peserta non aktif akan semakin besar, baik PBPU (peserta mandiri) maupun PBI APBD. Demikian juga masyarakat yang belum mendaftar akan semakin enggan untuk mendaftar ke JKN.
"Dengan adanya potensi negatif ini maka UHC kepesertaan akan semakin sulit tercapai," ucap dia.
Oleh karena itu, Timboel mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan bisa fokus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari efek kenaikan iuran JKN. Yakni dengan lebih memastikan pelayanan JKN semakin lebih baik lagi.
BPJS Kesehatan juga harus proaktif dan inovatif dalam melayani peserta sehingga peserta PBPU yang non aktif akan menjadi disiplin membayar dan yang belum mendaftar mau segera mendaftar.
Baca Juga: Ingat ya, inilah sederet kenaikan tarif mulai awal 2020
"Pelayanan yang lebih baik adalah kunci utama JKN. Termasuk juga sosialisasi tentang manfaat dan prosedur JKN harus dilakukan BPJS Kesehatan kepada peserta JKN," ucap dia.
Kemudian, terkait masih adanya 3 Pemda yang belum mengintegrasikan jamkesdanya ke JKN, Timboel menilai seharusnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan sanksi sesuai Pasal 68 UU nomor 23 tahun 2014.
"Kami juga berharap cleansing data segera dipercepat oleh Kementerian Sosial agar PBI APBN benar-benar diisi oleh orang miskin," tutur Timboel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
