kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.255   33,00   0,18%
  • IDX 5.343   -1,22   -0,02%
  • KOMPAS100 690   -0,96   -0,14%
  • LQ45 550   -0,10   -0,02%
  • ISSI 170   -0,76   -0,44%
  • IDX30 312   0,40   0,13%
  • IDXHIDIV20 421   0,81   0,19%
  • IDX80 80   -0,06   -0,08%
  • IDXV30 115   0,48   0,42%
  • IDXQ30 105   0,19   0,18%

Timboel Usul Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Bukan Danantara


Senin, 16 November 2026 / 09:19 WIB
Timboel Usul Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Bukan Danantara
ILUSTRASI. Buruh pabrik pulang kerja (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)


Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mendorong pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Timboel, BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dana pekerja melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini dijalankan.

Ia menilai, pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan juga akan mempermudah sinkronisasi data kepesertaan, sekaligus memberikan kepastian tata kelola dana yang lebih transparan dan akuntabel.

"Pengelolaan DCP sebaiknya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena selama ini sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Timboel, Senin (16/11).

Timboel menjelaskan, keberadaan DCP merupakan salah satu instrumen perlindungan pekerja setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana tersebut diharapkan dapat menjamin pembayaran kompensasi PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Menurut dia, selama ini pekerja kerap menghadapi kesulitan memperoleh hak kompensasi PHK, meskipun telah terdapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

Persoalan tersebut antara lain muncul karena pengusaha tidak bersedia membayar kompensasi, mengalami kepailitan, atau bahkan meninggalkan kewajibannya dengan kabur ke luar negeri.

Timboel mencontohkan persoalan hak kompensasi PHK yang dialami karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, keberadaan DCP sejak awal dapat membantu memberikan kepastian pembayaran hak pekerja dalam situasi seperti itu.

Baca Juga: Aturan PHK Terbaru 2026: Ini Rincian Pesangon Jika Perusahaan Tutup

Ia juga menilai DCP dapat memberikan manfaat bagi pengusaha. Dengan adanya dana cadangan, perusahaan tidak harus menanggung seluruh pembayaran kompensasi PHK secara sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Skema tersebut, lanjutnya, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan agar tidak mengganggu proses produksi. Pengusaha juga memiliki ruang untuk merencanakan biaya tenaga kerja atau labor cost secara lebih terukur.

"Secara umum, kehadiran DCP akan berdampak pada perbaikan iklim hubungan industrial ke depannya. Ini juga bisa menjadi pendukung peningkatan investasi," kata Timboel.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti wacana pengelolaan DCP oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ia menyebut, berdasarkan pemberitaan media, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan pernah dikaitkan dengan rencana pengelolaan dana tersebut oleh Danantara.

Namun, Timboel menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih sesuai untuk mengelola DCP karena memiliki pengalaman dalam tata kelola dana jaminan sosial.

Ia juga menyoroti penerapan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, prinsip tersebut dapat menjadi landasan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, Timboel menyebut instrumen investasi dana di BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang relatif jelas. Ia menyoroti adanya ketentuan imbal hasil pengelolaan dana minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah, serta kewajiban publikasi laporan pengelolaan dana setiap tahun melalui sedikitnya dua media massa cetak.

Timboel juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana apabila diserahkan kepada Danantara. Ia menilai keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban perlu menjadi perhatian, mengingat DCP merupakan dana yang berkaitan langsung dengan hak pekerja dan kewajiban pengusaha.

Ia turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam struktur kepemimpinan Danantara. Menurut Timboel, kondisi tersebut perlu dicermati agar pengelolaan dana pekerja tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Timboel juga mempertanyakan kepastian imbal hasil investasi DCP apabila dikelola Danantara, termasuk jaminan keamanan instrumen investasi dan mekanisme perlindungan apabila terjadi kegagalan pembayaran klaim.

"Apakah DCP dikelola di instrumen investasi yang aman, dan apakah kegagalan investasi DCP akan dijamin oleh APBN? Saya tidak yakin pengelolaan DCP di Danantara akan lebih baik dari pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pekerja Outsourcing Di-PHK Berhak Dapat Uang Pesangon

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan DCP.

Peraturan tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, termasuk mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana, sumber pendanaan, lembaga pengelola, tata kelola, hingga pertanggungjawaban.

Karena itu, penunjukan lembaga pengelola DCP masih menjadi bagian dari pembahasan aturan pelaksanaan.

Timboel berharap pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola DCP dalam PP yang akan disusun. Ia juga mendorong serikat pekerja, serikat buruh, dan kalangan pengusaha untuk turut menyampaikan aspirasi terkait skema pengelolaan dana tersebut.

Menurutnya, penetapan lembaga pengelola yang tepat menjadi faktor penting agar DCP dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta keadilan bagi pengusaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×