Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
Lebih lanjut, Timboel menyoroti wacana pengelolaan DCP oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ia menyebut, berdasarkan pemberitaan media, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan pernah dikaitkan dengan rencana pengelolaan dana tersebut oleh Danantara.
Namun, Timboel menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih sesuai untuk mengelola DCP karena memiliki pengalaman dalam tata kelola dana jaminan sosial.
Ia juga menyoroti penerapan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, prinsip tersebut dapat menjadi landasan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Timboel menyebut instrumen investasi dana di BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang relatif jelas. Ia menyoroti adanya ketentuan imbal hasil pengelolaan dana minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah, serta kewajiban publikasi laporan pengelolaan dana setiap tahun melalui sedikitnya dua media massa cetak.
Timboel juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana apabila diserahkan kepada Danantara. Ia menilai keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban perlu menjadi perhatian, mengingat DCP merupakan dana yang berkaitan langsung dengan hak pekerja dan kewajiban pengusaha.
Ia turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam struktur kepemimpinan Danantara. Menurut Timboel, kondisi tersebut perlu dicermati agar pengelolaan dana pekerja tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
Timboel juga mempertanyakan kepastian imbal hasil investasi DCP apabila dikelola Danantara, termasuk jaminan keamanan instrumen investasi dan mekanisme perlindungan apabila terjadi kegagalan pembayaran klaim.
"Apakah DCP dikelola di instrumen investasi yang aman, dan apakah kegagalan investasi DCP akan dijamin oleh APBN? Saya tidak yakin pengelolaan DCP di Danantara akan lebih baik dari pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pekerja Outsourcing Di-PHK Berhak Dapat Uang Pesangon
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan DCP.
Peraturan tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, termasuk mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana, sumber pendanaan, lembaga pengelola, tata kelola, hingga pertanggungjawaban.
Karena itu, penunjukan lembaga pengelola DCP masih menjadi bagian dari pembahasan aturan pelaksanaan.
Timboel berharap pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola DCP dalam PP yang akan disusun. Ia juga mendorong serikat pekerja, serikat buruh, dan kalangan pengusaha untuk turut menyampaikan aspirasi terkait skema pengelolaan dana tersebut.
Menurutnya, penetapan lembaga pengelola yang tepat menjadi faktor penting agar DCP dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta keadilan bagi pengusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)