Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mendorong pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Timboel, BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dana pekerja melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini dijalankan.
Ia menilai, pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan juga akan mempermudah sinkronisasi data kepesertaan, sekaligus memberikan kepastian tata kelola dana yang lebih transparan dan akuntabel.
"Pengelolaan DCP sebaiknya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena selama ini sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Timboel, Senin (16/11).
Timboel menjelaskan, keberadaan DCP merupakan salah satu instrumen perlindungan pekerja setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana tersebut diharapkan dapat menjamin pembayaran kompensasi PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Menurut dia, selama ini pekerja kerap menghadapi kesulitan memperoleh hak kompensasi PHK, meskipun telah terdapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.
Persoalan tersebut antara lain muncul karena pengusaha tidak bersedia membayar kompensasi, mengalami kepailitan, atau bahkan meninggalkan kewajibannya dengan kabur ke luar negeri.
Timboel mencontohkan persoalan hak kompensasi PHK yang dialami karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, keberadaan DCP sejak awal dapat membantu memberikan kepastian pembayaran hak pekerja dalam situasi seperti itu.
Baca Juga: Aturan PHK Terbaru 2026: Ini Rincian Pesangon Jika Perusahaan Tutup
Ia juga menilai DCP dapat memberikan manfaat bagi pengusaha. Dengan adanya dana cadangan, perusahaan tidak harus menanggung seluruh pembayaran kompensasi PHK secara sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Skema tersebut, lanjutnya, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan agar tidak mengganggu proses produksi. Pengusaha juga memiliki ruang untuk merencanakan biaya tenaga kerja atau labor cost secara lebih terukur.
"Secara umum, kehadiran DCP akan berdampak pada perbaikan iklim hubungan industrial ke depannya. Ini juga bisa menjadi pendukung peningkatan investasi," kata Timboel.














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)