Reporter: Asep Munazat Zatnika, Dea Chadiza Syafina | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Sehat (KIS) pada hari Senin (3/11) di lima Kantor Pos di Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peluncuran itu menunjukan tiga kartu tersebut, yang masing-masing berwarna merah, hijau dan ungu. Menurut Jokowi, ketiga kartu ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan. "Ini langkah awal yang akan disalurkan terlebih dahulu di Jakarta," ujarnya, Senin (3/11).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program ini akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2014. Kartu-kartu ini bagian dari program Indonesia sehat, dan Indonesia sejahtera.
Secara bertahap, pemerintah akan membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Kartu ini menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, dalam tahap awal ini pemerintah membagikan KKS, Kartu HP (sim card), KIP dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu.
Nantinya, sim card berisi uang elektronik akan digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu ini sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," kata Bambang di Gedung Kantor Pos Ibukota, Jakarta, Senin (3/11).
Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan yang ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada 2013.
Menurut Bambang, pemerintah menyadari bahwa layanan perbankan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), berupa uang elektronik.
"Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Masyarakat bisa memgirim dana lewat telepon seluler (ponsel) dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," jelas Bambang.
LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di empat provinsi.
"Melalui LKD, pemerintah juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemerima bantuan. Setelah mendapatkan Kartu HP dengan uang elektronik tersebut, selanjutnya masyarakat tidak perlu antre untuk mengambil bantuan, karena bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening pada nomor ponselnya. Selain itu, mereka pun tidak perlu mengambil langsung bantuannya dalam bentuk tunai sehingga aman bagi mereka," ucap Bambang.
Disamping penyaluran simpanan, pemerintah juga memberikan program bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar. Program tersebut disalurkan dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar kepada seluruh anak usia sekolah yaitu 7 tahun hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu tersebut. Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat dibagikan kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita pemerima KIS.
KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah sebelumnya, yaitu pada 1 Januari 2014. Program Indonesia Sehat melalui KIS memberikan tambahan manfaat dan layanan preventif, promotif dan deteksi dini, yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi.
Peluncuran tahap awal dilakukan di 19 Kabupaten/ Kota di 9 Provinsi yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, Pematang Siantar dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan Desember 2014. Lima kantor pos yang ditunjuk adalah Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang dan Kantor Pos Fatmawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
