kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.487.000   17.000   0,69%
  • USD/IDR 16.736   31,00   0,19%
  • IDX 8.618   -59,15   -0,68%
  • KOMPAS100 1.184   -5,89   -0,50%
  • LQ45 852   -0,86   -0,10%
  • ISSI 307   -3,32   -1,07%
  • IDX30 439   1,78   0,41%
  • IDXHIDIV20 511   4,81   0,95%
  • IDX80 133   -0,51   -0,38%
  • IDXV30 138   -0,59   -0,43%
  • IDXQ30 140   1,06   0,76%

Terkait Century, KPK panggil lagi Halim Alamsyah


Kamis, 25 April 2013 / 12:38 WIB
Terkait Century, KPK panggil lagi Halim Alamsyah
ILUSTRASI. IHSG ditutup di zona merah, ini saham top losers dan gainers di LQ45, Senin (15/11)


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, terkait kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Ini merupakan pemanggilan untuk kesekian kalinya terhadap yang bersangkutan. Pemanggilan kali ini dijadwalkan untuk menjadi saksi atas rekannya mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. “Dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (25/4).

Menurutnya, Halim akan dimintai keterangan sebagai saksi atas Budi Mulya yang saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia. Berdasarkan catatan KONTAN, pria asal Bangka itu sudah tiga kali dipanggil sebagai saksi untuk kasus Bank Century, yaitu pada 6 Maret, 8 April dan 18 April.

Namun belum dapat dipastikan apakah yang bersangkutan pernah memenuhi panggilan tersebut atau tidak. Dalam pemanggilan terakhirnya pada 18 April lalu, hingga pukul 17.00 WIB, ia tidak hadir di Gedung KPK tanpa keterangan. Pihak KPK mengaku tidak menerima konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Ia diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Mantan Deputi Gubernur BI itu dijerat dengan pasal 3 Undang-undang (UU) 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×